Jakarta (Antaranews Babel) - Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah jangan hanya ditargetkan untuk terbangun, tetapi juga perlu membangkitkan kepercayaan dunia usaha guna menggairahkan perekonomian nasional.
"Di semua riset memang pembangunan infrastruktur berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa.
Enny mengemukakan, pembangunan infrastruktur memang tidak mungkin dilakukan dengan instans karena negara seperti China saja juga memulai besar-besaran pembangunan infrastruktur nisbi sejak tahun 1970-an.
Namun, ujar dia, hal terpenting adalah respons yang diterima secara berkala, apakah itu dalam jangka waktu lima tahun atau puluhan tahun, terkait dengan pembangunan infrastruktur secara masal tersebut.
"Infrastruktur harus menimbulkan 'confidence' (keyakinan) dari pengusaha," katanya dan menambahkan, hingga kini masih banyak ditemui keluhan pengusaha yang mengaku tidak bisa "jualan", terutama di iklim perekonomian yang dinilai liberal.
Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur yang tertunda yang dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak boleh ditunda-tunda karena infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, sehingga harus betul-betul diseriusi," kata Agus Hermanto.
Untuk itu, Agus mengimbau khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta beragam BUMN bidang konstruksi agar secepatnya melanjutkan kembali proyek pembangunan infrastruktur yang tertunda.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengakui bahwa apa yang selama ini dinilai belum pas harus dipaskan, tetapi diharapkan jangan terlalu lama dikoordinasi sehingga pekerjaan jadi lama tertunda.
Agus juga mengemukakan, banyak anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga harus ada pengawasan yang tepat agar pembangunan berjalan baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan nominal utang pemerintah tidak sejalan dengan kenaikan alokasi belanja modal atau infrastruktur dalam APBN.
"Oleh karena itu, pernyataan bahwa 'tambahan utang tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya' adalah kesimpulan yang salah," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3) malam.
Sri Mulyani mengatakan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau infrastruktur tidak bisa dibandingkan karena belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian Lembaga karena ada juga yang masuk dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, ujar dia, untuk kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk membangun infrastruktur juga diperlukan institusi dan perencanaan yang masuk dalam pos belanja barang di APBN.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Di semua riset memang pembangunan infrastruktur berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa.
Enny mengemukakan, pembangunan infrastruktur memang tidak mungkin dilakukan dengan instans karena negara seperti China saja juga memulai besar-besaran pembangunan infrastruktur nisbi sejak tahun 1970-an.
Namun, ujar dia, hal terpenting adalah respons yang diterima secara berkala, apakah itu dalam jangka waktu lima tahun atau puluhan tahun, terkait dengan pembangunan infrastruktur secara masal tersebut.
"Infrastruktur harus menimbulkan 'confidence' (keyakinan) dari pengusaha," katanya dan menambahkan, hingga kini masih banyak ditemui keluhan pengusaha yang mengaku tidak bisa "jualan", terutama di iklim perekonomian yang dinilai liberal.
Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur yang tertunda yang dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak boleh ditunda-tunda karena infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, sehingga harus betul-betul diseriusi," kata Agus Hermanto.
Untuk itu, Agus mengimbau khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta beragam BUMN bidang konstruksi agar secepatnya melanjutkan kembali proyek pembangunan infrastruktur yang tertunda.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengakui bahwa apa yang selama ini dinilai belum pas harus dipaskan, tetapi diharapkan jangan terlalu lama dikoordinasi sehingga pekerjaan jadi lama tertunda.
Agus juga mengemukakan, banyak anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga harus ada pengawasan yang tepat agar pembangunan berjalan baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan nominal utang pemerintah tidak sejalan dengan kenaikan alokasi belanja modal atau infrastruktur dalam APBN.
"Oleh karena itu, pernyataan bahwa 'tambahan utang tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya' adalah kesimpulan yang salah," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3) malam.
Sri Mulyani mengatakan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau infrastruktur tidak bisa dibandingkan karena belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian Lembaga karena ada juga yang masuk dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, ujar dia, untuk kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk membangun infrastruktur juga diperlukan institusi dan perencanaan yang masuk dalam pos belanja barang di APBN.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018