London (Antaranews Babel) -Indonesia telah mengirim lebih dari 40 ribu personel dalam 28 misi perdamaian PBB sejak tahun 1957 dan tahun lalu Indonesia mencapai tonggak sejarah 60 tahun partisipasinya dalam misi penjaga perdamaian.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam pidato kunci pembuka seminar bertema " Bagaimana Menjadikan Pasukan Perdamaian PBB menjadi Lebih Baik" di Stockholm, Swedia, Jumat.
KBRI Stockholm dalam keterangannya yang diterima Antara London,Sabtu menyebutkan seminar diadakan KBRI, Kedutaan Besar Ethiopia, Kedutaan Besar Brazil, Kementerian Luar Negeri Swedia dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Swedia, kalangan diplomatik, organisasi internasional,LSM dan komunitas akademisi Swedia.
Tahun ini Indonesia berencana mengirimkan satu kontingen TNI dalam misi perdamaian MONUSCO di Kongo dan satgas Polri dalam misi perdamaian UNMISS di Sudan Selatan, ujar Wamenlu Fachir.
Seminar membahas mandat, pengarusutamaan gender, keselamatan dan keamanan pasukan misi perdamaian serta bagaimana memastikan sumberdaya keuangan bagi pelaksanaan misi perdamaian.
Wamenlu menekankan perlunya ide-ide baru melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik termasuk teknik-teknik inovatif dalam menjamin keselamatan pasukan perdamaian serta pengadaan peralatan militer yang inovatif bagi penjaga perdamaian, yang telah dibahas dalam diskusi panel di sela-sela pertemuan C34, diselenggarakan Indonesia bersama Ethiopia dan Sekretariat Jenderal PBB, pada bulan Februari lalu di New York,AS.
Khusus mengenai pengarusutamaan gender, Indonesia diwakili AKBP Venny Yulius, yang merupakan seorang instruktur senior Polri yang pernah bertugas dalam anggota pasukan perdamaian PBB memberikan paparan mengenai peran perempuan dalam misi perdamaian.
Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu diantara 10 negara penyumbang terbesar bagi pasukan perdamaian dengan 2,700 personel yang 83 di antaranya adalah perempuan. Polisi perempuan Indonesia telah mulai aktif dalam misi perdamaian sejak tahun 1999 dan telah mengirimkan personel ke berbagai misi perdamaian PBB.
Swedia, Brazil dan Ethiopia turut menyumbangkan pemikiran dan pengalaman masing-masing negara dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB.
Dubes RI untuk Swedia dan Latvia, Bagas Hapsoro, di sela-sela seminar menyampaikan kegiatan seminar ini adalah upaya KBRI Stockholm dalam mendukung kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam pidato kunci pembuka seminar bertema " Bagaimana Menjadikan Pasukan Perdamaian PBB menjadi Lebih Baik" di Stockholm, Swedia, Jumat.
KBRI Stockholm dalam keterangannya yang diterima Antara London,Sabtu menyebutkan seminar diadakan KBRI, Kedutaan Besar Ethiopia, Kedutaan Besar Brazil, Kementerian Luar Negeri Swedia dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Swedia, kalangan diplomatik, organisasi internasional,LSM dan komunitas akademisi Swedia.
Tahun ini Indonesia berencana mengirimkan satu kontingen TNI dalam misi perdamaian MONUSCO di Kongo dan satgas Polri dalam misi perdamaian UNMISS di Sudan Selatan, ujar Wamenlu Fachir.
Seminar membahas mandat, pengarusutamaan gender, keselamatan dan keamanan pasukan misi perdamaian serta bagaimana memastikan sumberdaya keuangan bagi pelaksanaan misi perdamaian.
Wamenlu menekankan perlunya ide-ide baru melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik termasuk teknik-teknik inovatif dalam menjamin keselamatan pasukan perdamaian serta pengadaan peralatan militer yang inovatif bagi penjaga perdamaian, yang telah dibahas dalam diskusi panel di sela-sela pertemuan C34, diselenggarakan Indonesia bersama Ethiopia dan Sekretariat Jenderal PBB, pada bulan Februari lalu di New York,AS.
Khusus mengenai pengarusutamaan gender, Indonesia diwakili AKBP Venny Yulius, yang merupakan seorang instruktur senior Polri yang pernah bertugas dalam anggota pasukan perdamaian PBB memberikan paparan mengenai peran perempuan dalam misi perdamaian.
Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu diantara 10 negara penyumbang terbesar bagi pasukan perdamaian dengan 2,700 personel yang 83 di antaranya adalah perempuan. Polisi perempuan Indonesia telah mulai aktif dalam misi perdamaian sejak tahun 1999 dan telah mengirimkan personel ke berbagai misi perdamaian PBB.
Swedia, Brazil dan Ethiopia turut menyumbangkan pemikiran dan pengalaman masing-masing negara dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB.
Dubes RI untuk Swedia dan Latvia, Bagas Hapsoro, di sela-sela seminar menyampaikan kegiatan seminar ini adalah upaya KBRI Stockholm dalam mendukung kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018