Muntok (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan seharusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu mengelola pemasaran beras di daerah itu untuk menekan harga kebutuhan pokok yang terus melambung.
"Harga beras dan beberapa kebutuhan pokok di Bangka Barat, khususnya di Muntok cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Babel, ini harus segera disikapi dengan memotong mata rantai pasar," ujar Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Barat Ahmad Yahya di Muntok, Jumat.
Ia menjelaskan harga kebutuan pokok, khususnya beras di daerah itu lebih tinggi Rp1.000 hingga Rp2.000 dibandingkan harga di Kota Pangkalpinang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.
Perbedaan harga mencolok ini, menurutnya, disebabkan jalur distribusi beras yang datang dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, langsung diangkut ke distributor di Pangkalpinang dan Sungailiat.
"Setelah sampai di distributor besar di Pangkalpinang, beras tersebut baru didistribusikan kembali ke Kabupaten Bangka Barat, ini jelas berpengaruh pada harga jual karena terbebani biaya angkut barang," kata dia.
Pola mata rantai pemasaran seperti ini, menurutnya, harus jeli dipelajari dan disikapi agar harga beras lebih terjangkau masyarakat.
Ia mengungkapkan, secara langsung pemkab memang tidak memiliki kewenangan untuk berdagang atau sebagai distributor barang, namun BUMD Bangka Barat Sejahtera memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah tersebut.
"BUMD bisa menjadi fasilitator, misalnya mengkoordinasikan kepada seluruh distributor yang mengambil beras dari Pulau Sumatera untuk membangun gudang distribusi di Muntok. Jadi nanti distributor tersebut wajib bongkar muatan dan mengepak ulang beras tersebut di Muntok, baru dipasarkan ke daerah lain," kata dia.
Pola ini diyakininya akan cukup membantu menurunkan harga di MUntok, karena distributornya di daerah itu, selain itu juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Jika para distributor tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemkab melalui BUMD BBS, kata dia, BUMD yang mendapat penyertaan modal dari pemkab tersebut bisa juga sebagai distributor langsung dengan mendatangkan pasokan beras dari Pulau Sumatera.
"Toh pada tahun lalu, Pemkab Bangka Barat sudah ada kesepakatan kerja sama dengan salah satu lumbung beras Sumatera yaitu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi BUMD BBS tidak perlu takut akan kekurangan pasokan karena sudah ada jaminan dari Pemkab Banyuasin melalui salah satu poin kerja sama tersebut," kata dia.
Menurut dia, jika BUMD BBS berani melakukan perubahan mata rantai distribusi pasar beras tersebut, maka badan usaha yang memanfaatkan anggaran yang berasal dari masyarakat tersebut akan lebih terasa manfaatnya dan dari situ pasti akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan daerah itu.
Ia tidak menampik untuk memotong mata rantai distribusi tersebut akan membutuhkan anggaran cukup besar, namun menurut dia pemkab melalui BUMD harus berani melakukan perubahan tersebut dengan mengalokasikan anggaran penyertaan modal dari APBD kabupaten.
Yahya meyakini jika langkah itu dijalankan dan dikelola dengan manajemen yang baik tentu akan banyak membantu masyarakat dan perusahaan daerah itu juga bisa berkembang.
"Memang selama ini sedikit masyarakat yang komplain akan tingginya harga kebutuhan pokok di Bangka Barat, namun akan lebih baik jika pemerintah bisa membantu menurunkan harga berbagai barang kebutuhan pokok tersebut, terutama beras," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Harga beras dan beberapa kebutuhan pokok di Bangka Barat, khususnya di Muntok cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Babel, ini harus segera disikapi dengan memotong mata rantai pasar," ujar Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Barat Ahmad Yahya di Muntok, Jumat.
Ia menjelaskan harga kebutuan pokok, khususnya beras di daerah itu lebih tinggi Rp1.000 hingga Rp2.000 dibandingkan harga di Kota Pangkalpinang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.
Perbedaan harga mencolok ini, menurutnya, disebabkan jalur distribusi beras yang datang dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, langsung diangkut ke distributor di Pangkalpinang dan Sungailiat.
"Setelah sampai di distributor besar di Pangkalpinang, beras tersebut baru didistribusikan kembali ke Kabupaten Bangka Barat, ini jelas berpengaruh pada harga jual karena terbebani biaya angkut barang," kata dia.
Pola mata rantai pemasaran seperti ini, menurutnya, harus jeli dipelajari dan disikapi agar harga beras lebih terjangkau masyarakat.
Ia mengungkapkan, secara langsung pemkab memang tidak memiliki kewenangan untuk berdagang atau sebagai distributor barang, namun BUMD Bangka Barat Sejahtera memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah tersebut.
"BUMD bisa menjadi fasilitator, misalnya mengkoordinasikan kepada seluruh distributor yang mengambil beras dari Pulau Sumatera untuk membangun gudang distribusi di Muntok. Jadi nanti distributor tersebut wajib bongkar muatan dan mengepak ulang beras tersebut di Muntok, baru dipasarkan ke daerah lain," kata dia.
Pola ini diyakininya akan cukup membantu menurunkan harga di MUntok, karena distributornya di daerah itu, selain itu juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Jika para distributor tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemkab melalui BUMD BBS, kata dia, BUMD yang mendapat penyertaan modal dari pemkab tersebut bisa juga sebagai distributor langsung dengan mendatangkan pasokan beras dari Pulau Sumatera.
"Toh pada tahun lalu, Pemkab Bangka Barat sudah ada kesepakatan kerja sama dengan salah satu lumbung beras Sumatera yaitu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi BUMD BBS tidak perlu takut akan kekurangan pasokan karena sudah ada jaminan dari Pemkab Banyuasin melalui salah satu poin kerja sama tersebut," kata dia.
Menurut dia, jika BUMD BBS berani melakukan perubahan mata rantai distribusi pasar beras tersebut, maka badan usaha yang memanfaatkan anggaran yang berasal dari masyarakat tersebut akan lebih terasa manfaatnya dan dari situ pasti akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan daerah itu.
Ia tidak menampik untuk memotong mata rantai distribusi tersebut akan membutuhkan anggaran cukup besar, namun menurut dia pemkab melalui BUMD harus berani melakukan perubahan tersebut dengan mengalokasikan anggaran penyertaan modal dari APBD kabupaten.
Yahya meyakini jika langkah itu dijalankan dan dikelola dengan manajemen yang baik tentu akan banyak membantu masyarakat dan perusahaan daerah itu juga bisa berkembang.
"Memang selama ini sedikit masyarakat yang komplain akan tingginya harga kebutuhan pokok di Bangka Barat, namun akan lebih baik jika pemerintah bisa membantu menurunkan harga berbagai barang kebutuhan pokok tersebut, terutama beras," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014