Koba, 17/8 (Antara) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibnu Saleh mengatakan, pembangunan wilayah penambangan rakyat (WPR) akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.
"Tujuan kami membangun WPR itu hanya untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya di Koba, Jumat.
Ia mengatakan, Pemkab Bangka Tengah akan membangun WPR di beberapa titik dalam rangka mengakomodasi masyarakat yang perekonomiannya masih tergantung pada penambangan bijih timah.
"Tentu sektor pertambangan bijih timah tidak serta merta ditinggalkan kendati terkait dengan isu lingkungan karena menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat," katanya.
Namun demikian, kata dia, penambangan rakyat diatur dengan baik dan di antara solusinya adalah membentuk WPR agar masyarakat tidak lagi menambang secara "sporadis" merambah kawasan terlarang.
"Ini juga bagian dari regulasi penambangan rakyat, silakan menambang namun di kawasan WPR sehingga lebih teratur, tertib dan lebih tenang dalam bekerja karena tidak diuber-uber aparat," katanya.
Ibnu mengatakan, pemerintah daerah sudah memetakan zonasi WPR tersebut dengan berbagai pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan potensi sumber daya alam.
"Titik pembangunan WPR juga diatur, tidak sembarangan dan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alamnya. Kalau potensinya tidak ada, jangan dijadikan WPR karena ini terkait dengan lingkungan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Tujuan kami membangun WPR itu hanya untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya di Koba, Jumat.
Ia mengatakan, Pemkab Bangka Tengah akan membangun WPR di beberapa titik dalam rangka mengakomodasi masyarakat yang perekonomiannya masih tergantung pada penambangan bijih timah.
"Tentu sektor pertambangan bijih timah tidak serta merta ditinggalkan kendati terkait dengan isu lingkungan karena menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat," katanya.
Namun demikian, kata dia, penambangan rakyat diatur dengan baik dan di antara solusinya adalah membentuk WPR agar masyarakat tidak lagi menambang secara "sporadis" merambah kawasan terlarang.
"Ini juga bagian dari regulasi penambangan rakyat, silakan menambang namun di kawasan WPR sehingga lebih teratur, tertib dan lebih tenang dalam bekerja karena tidak diuber-uber aparat," katanya.
Ibnu mengatakan, pemerintah daerah sudah memetakan zonasi WPR tersebut dengan berbagai pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan potensi sumber daya alam.
"Titik pembangunan WPR juga diatur, tidak sembarangan dan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alamnya. Kalau potensinya tidak ada, jangan dijadikan WPR karena ini terkait dengan lingkungan," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018