Toboali, Bangka Selatan (Antara Babel) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung kekurangan tenaga pengawas pemilu lapangan (PPL) yang akan mengawasi pelanggaran selama tahapan Pemilu Legislatif 2014.
"Kami hanya memiliki 160 orang PPL untuk mengawasi 427 tempat pemunggutan suara (TPS) yang tersebar di delapan kecamatan," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan, Addul Rahman Caco di Toboali, Kamis.
Menurut dia, keterbatasan personel PPL membuat sejumlah daerah rawan pelanggaran pada saat pencoblosan di TPS, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Untuk satu orang PPL akan mengawasi tiga TPS, namun bagi daerah yang dianggap rawan kami akan tempatkan satu orang PPL untuk satu TPS," ujarnya.
Ia mengatakan, di semua daerah berpotensi terjadinya pelanggaran, namun ada beberapa titik yang dianggap rawan seperti di daerah pemilihan (dapil) IV di Kecamatan Simpang Rimba seperti Desa Permis, Rajik dan Sebagin. Selain itu juga daerah perbatasan seperti Desa Tepus dan Malik.
Wilayah dapil I di Kecamatan Toboali yang dianggap rawan yaitu Desa Rias, sedangkan dapil IV Kecamatan Air Gegas yaitu Desa Kelidang dan Sidoarjo.
"Idealnya jumlah PPL sebanyak 427 orang, sehingga satu orang mengawasi satu TPS untuk menekan pelanggaran pada hari H pemilu nanti," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya baru menemukan pelanggaran administrasi seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang salah, namun semua sudah ditertibkan bersama Satpol PP beberapa waktu lalu.
"Kami juga menemukan adanya pelanggaran kampanye yang di luar jadwal, namun kita sudah memberikan teguran," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diimbau warga untuk melapor ke Panwaslu jika menemukan pelanggaran pemilu dengan disertai bukti dan saksi.
"Kami mohon kepada warga yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu untuk segera melapor kepada petugas Panwaslu dengan membawa saksi dan barang bukti, sehingga laporan bisa ditindaklanjuti," imbaunya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Kami hanya memiliki 160 orang PPL untuk mengawasi 427 tempat pemunggutan suara (TPS) yang tersebar di delapan kecamatan," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan, Addul Rahman Caco di Toboali, Kamis.
Menurut dia, keterbatasan personel PPL membuat sejumlah daerah rawan pelanggaran pada saat pencoblosan di TPS, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Untuk satu orang PPL akan mengawasi tiga TPS, namun bagi daerah yang dianggap rawan kami akan tempatkan satu orang PPL untuk satu TPS," ujarnya.
Ia mengatakan, di semua daerah berpotensi terjadinya pelanggaran, namun ada beberapa titik yang dianggap rawan seperti di daerah pemilihan (dapil) IV di Kecamatan Simpang Rimba seperti Desa Permis, Rajik dan Sebagin. Selain itu juga daerah perbatasan seperti Desa Tepus dan Malik.
Wilayah dapil I di Kecamatan Toboali yang dianggap rawan yaitu Desa Rias, sedangkan dapil IV Kecamatan Air Gegas yaitu Desa Kelidang dan Sidoarjo.
"Idealnya jumlah PPL sebanyak 427 orang, sehingga satu orang mengawasi satu TPS untuk menekan pelanggaran pada hari H pemilu nanti," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya baru menemukan pelanggaran administrasi seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang salah, namun semua sudah ditertibkan bersama Satpol PP beberapa waktu lalu.
"Kami juga menemukan adanya pelanggaran kampanye yang di luar jadwal, namun kita sudah memberikan teguran," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diimbau warga untuk melapor ke Panwaslu jika menemukan pelanggaran pemilu dengan disertai bukti dan saksi.
"Kami mohon kepada warga yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu untuk segera melapor kepada petugas Panwaslu dengan membawa saksi dan barang bukti, sehingga laporan bisa ditindaklanjuti," imbaunya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014