Mentok, Babel (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, melantik 66 calon terpilih menjadi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan/desa yang akan bertugas melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024.
"Mereka dilantik secara serentak di enam kecamatan. Selanjutnya mereka akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Pahlevi di Mentok.
Dijelaskan pula mereka yang menjadi anggota panwaslu kelurahan/desa setelah lolos seleksi yang diikuti sebanyak 318 pendaftar.
Rio menyebutkan jumlah pendaftar tersebut terdiri atas 199 laki-laki dan 119 perempuan dari seluruh desa/kelurahan di Bangka Barat. Dri hasil seleksi telah ditetapkan 66 orang terdiri atas 43 laki-laki dan 23 perempuan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran panwaslu kelurahan/desa pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 akan sangat membantu untuk melindungi, menjamin, dan memastikan hak semua masyarakat terfasilitasi.
Keberadaan panwaslu kelurahan/desa, lanjut dia, merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tugas utama melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat ini lantas menyebutkan tugas panwaslu kelurahan/desa, yaitu pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, kampanye, distribusi logistik pemilu, pemungutan suara, mencegah terjadinya politik uang, mengawasi netralitas ASN, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bawaslu Bangka Barat dan jajaran juga siap mengawasi di semua tahapan yang sedang berlangsung. Panwaslu kelurahan/desa diamanahkan untuk menjaga netralitas serta menjaga integritas dan komitmen terhadap lembaga dan NKRI.
"Jajaran bawaslu harus menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan netralitas pada saat menjalankan tugas. Pengawas harus netral, dilarang berpihak pada peserta pemilu," katanya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, kata Rio, para petugas juga melakukan berbagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan pemilu.
"Kita perlu membangun kesadaran bersama agar seluruh elemen masyarakat bisa ikut berperan aktif dan bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, profesional, dan demokratis," katanya.
