Bawaslu Pangkalpinang evaluasi pengelolaan data dan layanan informasi

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi pengelolaan data dan informasi sebagai upaya memperkuat transparansi, kualitas layanan informasi publik dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali di Pangkalpinang, Kamis, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan lembaga kepada masyarakat.

"Meskipun pencapaian PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang belum menempati urutan teratas, namun kami tetap bersyukur dan menjadikan evaluasi ini sebagai pemantik perbaikan berkelanjutan," katanya.

Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Babel pada tahun 2024, keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Pangkalpinang mendapatkan predikat menuju informatif, sedangkan dari hasil penilaian Bawaslu RI tahun 2025 mendapatkan predikat Informatif.

"Ini menjadi pemicu kami untuk menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Secara internal, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menerima sertifikat informatif, namun pencapaian tersebut harus menjadi dasar untuk terus berbenah.

Melalui rapat evaluasi ini menjadi ruang untuk merumuskan langkah perbaikan dalam pengelolaan data, layanan informasi publik, serta optimalisasi PPID.

"Kita terus berupaya menjadi lebih baik, pertemuan ini merupakan ruang evaluasi untuk melihat yang harus dilakukan terkait pengelolaan data dan informasi," katanya.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung layanan informasi publik, optimalisasi pemanfaatan telepon pintar untuk menunjang aktivitas media sosial, layanan pengaduan, hingga permintaan informasi masyarakat.

Selain itu, nomor pusat layanan PPID juga harus terus digunakan sebagai kanal resmi untuk menyalurkan informasi dan menampung laporan masyarakat.

Bawaslu Kota Pangkalpinang menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang semakin transparan, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Upaya perbaikan dalam pengelolaan data dan informasi akan terus kami lakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola lembaga menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel," katanya.