Sungailiat (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis dapat meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2019.
"Kita optimis tahun 2019 dapat meraih predikat KLA itu, hingga saat ini kita terus berupaya mengimplementasikan semua kriteria yang diwajibkan," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, ada lima klaster konvensi hak anak di era otonomi daerah diwujudkan dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu untuk klaster satu hak sipil dan kebebasan, klaster dua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster tiga kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster empat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster lima perlindungan khusus.
Menurut dia, selain itu ada 24 indikator KLA yaitu Peraturan Daerah KLA, Lembaga KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, akta kelahiran, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, PAUD HI, insfrastruktur ramah anak, persalinan di fasilitas kesehatan, prevalensi gizi, PMBA, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, iklan, promosi dan sponsor rokok, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, lenyandang disabilitas serta ABH, terorisme dan stigma.
"Tahun 2019 rencana evaluasi KLA akan dilakukan pada bulan Maret - April 2019, target skor KLA pada rencana strategi tahun 2019 nilai diatas 500," katanya.
Pada rapat koordinasi gugus tugas KLA semester satu yaitu bulan Februari 2019, organisasi perangkat daerah berupaya mencapai Kabupaten Bangka sebagai KLA minimal pada Strata Pratama selambat-lambatnya tahun 2019.
Point terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu koordinasi pemangku kepentingan atas pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Ditambahkannya diharapkan penguatan koordinasi para pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin.
"Dan untuk organisasi perangkat daerah dan pihak terkait yang nilai pencapaiannya masih rendah dapat segera direalisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai KLA," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kita optimis tahun 2019 dapat meraih predikat KLA itu, hingga saat ini kita terus berupaya mengimplementasikan semua kriteria yang diwajibkan," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Senin.
Dia mengatakan, ada lima klaster konvensi hak anak di era otonomi daerah diwujudkan dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu untuk klaster satu hak sipil dan kebebasan, klaster dua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster tiga kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster empat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster lima perlindungan khusus.
Menurut dia, selain itu ada 24 indikator KLA yaitu Peraturan Daerah KLA, Lembaga KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, akta kelahiran, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, PAUD HI, insfrastruktur ramah anak, persalinan di fasilitas kesehatan, prevalensi gizi, PMBA, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, iklan, promosi dan sponsor rokok, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, lenyandang disabilitas serta ABH, terorisme dan stigma.
"Tahun 2019 rencana evaluasi KLA akan dilakukan pada bulan Maret - April 2019, target skor KLA pada rencana strategi tahun 2019 nilai diatas 500," katanya.
Pada rapat koordinasi gugus tugas KLA semester satu yaitu bulan Februari 2019, organisasi perangkat daerah berupaya mencapai Kabupaten Bangka sebagai KLA minimal pada Strata Pratama selambat-lambatnya tahun 2019.
Point terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu koordinasi pemangku kepentingan atas pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Ditambahkannya diharapkan penguatan koordinasi para pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin.
"Dan untuk organisasi perangkat daerah dan pihak terkait yang nilai pencapaiannya masih rendah dapat segera direalisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai KLA," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018