Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berada di Arab Saudi untuk membahas perbaikan fasilitas haji di Arafah dan Mina (Armina) dengan pemerintah Arab Saudi.
"Indonesia akan kembali mengusulkan pentingnya perbaikan sarana prasarana di Arafah dan Mina," kata Lukman dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Armina selalu menjadi persoalan krusial dalam penyelenggaraan haji, butuh upaya terobosan untuk menyediakan fasilitas memadai agar jamaah bisa lebih nyaman dan khusyuk dalam menjalankan puncak rangkaian ibadah haji di sana.
"Catatan layanan Arafah, terkait dengan pendingin tenda. Ini penting mengingat musim haji tahun ini diperkirakan bertepatan dengan puncak musim panas," kata dia.
Sementara terkait pelayanan di Mina, Menteri Agama akan membahas penyediaan tenda dan toilet bagi jamaah haji dengan pemerintah Saudi. Dia berharap pemerintah Arab Saudi bisa menyiapkan tenda bertingkat dan menambah toilet di Mina.
Ia menjelaskan pula bahwa Kementerian Agama berencana menerapkan sistem zonasi dalam penyediaan akomodasi bagi jamaah, seperti mengelompokkan jamaah berdasarkan wilayah asal di Indonesia dalam penempatan jamaan di hotel. Penerapan kebijakan semacam itu diharapkan bisa menambah kenyamanan jemaah dan memudahkan layanan menu katering.
"Setiap tahun selalu ada sekitar 6-7 maktab jamaah haji Indonesia di Mina Jadid. Tahun ini kami berencana menempatkan mereka di kawasan terdekat jamarat (Syisah dan Aziziah) sehingga mereka bisa kembali ke hotel pada fase Mabit di Mina," katanya.
Selama berada di Arab Saudi, Menteri Agama juga dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman Haji atau Taklimatul Hajj antara pemerintah Indonesia dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
Nota kesepahaman Taklimatul Hajj mencakup layanan jalur cepat bagi jamaah haji seluruh embarkasi serta penomoran tenda jemaah haji Indonesia di Armina.
Pada musim haji 2018 Masehi layanan itu sudah diberlakukan bagi 70 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, pemerintah mengharapkan Arab Saudi bisa bermitra untuk memperluas penerapannya di 13 embarkasi di seluruh Indonesia.
"Kebijakan fast track dirasa sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jamaah haji Indonesia, khususnya ketika proses antrian imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah," kata Menteri Agama.
Mengenai penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai nomor kloter jamaah, ia ingin memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai dengan kloter masing-masing.
"Ini penting agar jamaah haji Indonesia sudah mengetahui sejak awal posisi tendanya di Arafah dan Mina sehingga memudahkan mobilisasi dan penempatan. Juga untuk menghindari tenda ditempati oleh jamaah yang tidak seharusnya menempatinya," kata dia.
"Saya harap penomoran tenda di Arafah dan Mina akan dapat memberikan kepastian dan kenyamanan yang lebih bagi jemaah haji Indonesia," kata dia
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Indonesia akan kembali mengusulkan pentingnya perbaikan sarana prasarana di Arafah dan Mina," kata Lukman dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Armina selalu menjadi persoalan krusial dalam penyelenggaraan haji, butuh upaya terobosan untuk menyediakan fasilitas memadai agar jamaah bisa lebih nyaman dan khusyuk dalam menjalankan puncak rangkaian ibadah haji di sana.
"Catatan layanan Arafah, terkait dengan pendingin tenda. Ini penting mengingat musim haji tahun ini diperkirakan bertepatan dengan puncak musim panas," kata dia.
Sementara terkait pelayanan di Mina, Menteri Agama akan membahas penyediaan tenda dan toilet bagi jamaah haji dengan pemerintah Saudi. Dia berharap pemerintah Arab Saudi bisa menyiapkan tenda bertingkat dan menambah toilet di Mina.
Ia menjelaskan pula bahwa Kementerian Agama berencana menerapkan sistem zonasi dalam penyediaan akomodasi bagi jamaah, seperti mengelompokkan jamaah berdasarkan wilayah asal di Indonesia dalam penempatan jamaan di hotel. Penerapan kebijakan semacam itu diharapkan bisa menambah kenyamanan jemaah dan memudahkan layanan menu katering.
"Setiap tahun selalu ada sekitar 6-7 maktab jamaah haji Indonesia di Mina Jadid. Tahun ini kami berencana menempatkan mereka di kawasan terdekat jamarat (Syisah dan Aziziah) sehingga mereka bisa kembali ke hotel pada fase Mabit di Mina," katanya.
Selama berada di Arab Saudi, Menteri Agama juga dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman Haji atau Taklimatul Hajj antara pemerintah Indonesia dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
Nota kesepahaman Taklimatul Hajj mencakup layanan jalur cepat bagi jamaah haji seluruh embarkasi serta penomoran tenda jemaah haji Indonesia di Armina.
Pada musim haji 2018 Masehi layanan itu sudah diberlakukan bagi 70 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, pemerintah mengharapkan Arab Saudi bisa bermitra untuk memperluas penerapannya di 13 embarkasi di seluruh Indonesia.
"Kebijakan fast track dirasa sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jamaah haji Indonesia, khususnya ketika proses antrian imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah," kata Menteri Agama.
Mengenai penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai nomor kloter jamaah, ia ingin memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai dengan kloter masing-masing.
"Ini penting agar jamaah haji Indonesia sudah mengetahui sejak awal posisi tendanya di Arafah dan Mina sehingga memudahkan mobilisasi dan penempatan. Juga untuk menghindari tenda ditempati oleh jamaah yang tidak seharusnya menempatinya," kata dia.
"Saya harap penomoran tenda di Arafah dan Mina akan dapat memberikan kepastian dan kenyamanan yang lebih bagi jemaah haji Indonesia," kata dia
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018