Pangkalpinang, (Antaranews Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menegaskan akan menarik bantuan pemerintah kepada koperasi nelayan yang menggunakan atau berhubungan dengan tengkulak ikan, karena merugikan nelayan tradisional di daerah itu.
"Saya meminta koperasi tidak lagi berhubungan dengan rentenir atau tengkulak ikan ini," kata Erzaldi Rosman Djohan usai menyerahkan bantuan kapal kepada koperasi nelayan di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia keberadaan rentenir atau tengkulak ikan sangat merugikan nelayan, karena mereka membeli hasil tangkapan ikan dengan harga murah dan dana pinjaman memiliki bunga yang tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh nelayan tipis sekali, bahkan merugi.
"Saya wajibkan menarik kembali bantuan yang diberikan kepada koperasi yang masih bergantung kepada rentenir," ujarnya.
Ia menyarankan koperasi nelayan yang masih kekurangan modal usaha untuk memanfaatkan program KUR atau bermitra dengan bank syariah, agar mereka tidak lagi berhubungan dengan rentenir.
"Saya siap membantu memfasilitasi koperasi nelayan ini untuk mendapatkan KUR atau mendapatkan pinjaman modal usaha dengan perbankan," ujarnya.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Ridwan mendukung kebijakan Gubernur Kepulauan Babel menarik bantuan ke koperasi yang berhubungan dengan tengkulak.
"Selama ini keberadaan tengkulak cukup merugikan nelayan, karena mereka menampung ikan nelayan dengan harga jauh di bawah pasaran," ujarnya.
Menurut dia selama ini masih banyak nelayan terjerat hutang dengan tengkulak, karena tidak memiliki modal untuk melaut dan meminjam kepada tengkulak ikan ini.
"Kita sedih melihat kondisi ekonomi nelayan yang terjerat hutang dengan rentenir ini, apalagi terkadang hasil tangkapan ikan yang dihasilkan hanya cukup untuk membayar hutang melautnya saja," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Saya meminta koperasi tidak lagi berhubungan dengan rentenir atau tengkulak ikan ini," kata Erzaldi Rosman Djohan usai menyerahkan bantuan kapal kepada koperasi nelayan di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia keberadaan rentenir atau tengkulak ikan sangat merugikan nelayan, karena mereka membeli hasil tangkapan ikan dengan harga murah dan dana pinjaman memiliki bunga yang tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh nelayan tipis sekali, bahkan merugi.
"Saya wajibkan menarik kembali bantuan yang diberikan kepada koperasi yang masih bergantung kepada rentenir," ujarnya.
Ia menyarankan koperasi nelayan yang masih kekurangan modal usaha untuk memanfaatkan program KUR atau bermitra dengan bank syariah, agar mereka tidak lagi berhubungan dengan rentenir.
"Saya siap membantu memfasilitasi koperasi nelayan ini untuk mendapatkan KUR atau mendapatkan pinjaman modal usaha dengan perbankan," ujarnya.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Ridwan mendukung kebijakan Gubernur Kepulauan Babel menarik bantuan ke koperasi yang berhubungan dengan tengkulak.
"Selama ini keberadaan tengkulak cukup merugikan nelayan, karena mereka menampung ikan nelayan dengan harga jauh di bawah pasaran," ujarnya.
Menurut dia selama ini masih banyak nelayan terjerat hutang dengan tengkulak, karena tidak memiliki modal untuk melaut dan meminjam kepada tengkulak ikan ini.
"Kita sedih melihat kondisi ekonomi nelayan yang terjerat hutang dengan rentenir ini, apalagi terkadang hasil tangkapan ikan yang dihasilkan hanya cukup untuk membayar hutang melautnya saja," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018