Muntok, Babel (Antaranews Babel) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah menghentikan kebijakan mengalihkan tugas guru berstatus pegawai negeri sipil ke bidang lain.
"Masih banyaknya guru honor di seluruh daerah, salah satunya karena pemerintah daerah selama ini sering mengalihkan tugas guru PNS dalam bidang lain," kata Menteri Muhadjir Effendy di Muntok, Babel, Kamis.
Hal ini dikatakan Mendikbud Muhadjir saat meresmikan unit sekolah baru SMP Muhamaddiyah Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut dia, sampai saat ini masih ditemukan adanya pengalihan tugas tenaga guru PNS ke bidang lain, seperti pengawas, kepala pasar, camat, petugas KAU dan lainnya.
Selain itu, banyak guru PNS pensiun dan kebijakan penghentian sementara rekrutmen CPNS yang terjadi beberapa tahun lalu juga menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kekurangan tenaga guru di seluruh Indonesia.
Jika kebijakan itu tetap dilakukan pemerintah daerah, ketersediaan tenaga guru dibandingkan rasio kebutuhan akan terus berkurang.
"Dengan kondisi demikian mengakibatkan jumlah guru honor semakin bertambah, bahkan saat ini di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 630.000 orang," katanya.
Untuk menggaji guru honor sebanyak itu, tergantung ketersediaan anggaran daerah sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan guru honor yang tidak sebanding dengan guru PNS, padahal beban kerja mereka hampir sama.
Untuk mengatasi permasalahan guru honor, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pola untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor, yaitu dengan pola rekrutmen CPNS tenaga guru secara bertahap yang dilakukan setiap tahun, kemudian rekrutmen tenaga guru melalui pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan pola tata kelola yang sedang disiapkan itu, ditergetkan pada 2023 seluruh permasalahan tenaga honor segera terselesaikan dan kesejahteraan guru menjadi lebih baik," katanya.
Saat ini sedang disiapkan regulasi rekrutmen guru PPPK khusus untuk mengakomodasi guru honor yang sudah ada agar mereka tidak kalah bersaing dengan pendaftar umum.
Jalur khusus tersebut diharapkan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi para guru yang sudah memiliki pengalaman dan masa pengabdian lama agar bisa diangkat menjadi guru PPPK.
"Setelah semua selesai pada 2023, pemerintah akan melakukan pola rekrutmen guru CPNS dengan standar kualitas seperti yang sudah dijalankan demi meningkatkan mutu pendidikan nasional," katanya.
Peningkatan kompetensi guru yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan mampu memeratakan mutu pendidikan nasional sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Masih banyaknya guru honor di seluruh daerah, salah satunya karena pemerintah daerah selama ini sering mengalihkan tugas guru PNS dalam bidang lain," kata Menteri Muhadjir Effendy di Muntok, Babel, Kamis.
Hal ini dikatakan Mendikbud Muhadjir saat meresmikan unit sekolah baru SMP Muhamaddiyah Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut dia, sampai saat ini masih ditemukan adanya pengalihan tugas tenaga guru PNS ke bidang lain, seperti pengawas, kepala pasar, camat, petugas KAU dan lainnya.
Selain itu, banyak guru PNS pensiun dan kebijakan penghentian sementara rekrutmen CPNS yang terjadi beberapa tahun lalu juga menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kekurangan tenaga guru di seluruh Indonesia.
Jika kebijakan itu tetap dilakukan pemerintah daerah, ketersediaan tenaga guru dibandingkan rasio kebutuhan akan terus berkurang.
"Dengan kondisi demikian mengakibatkan jumlah guru honor semakin bertambah, bahkan saat ini di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 630.000 orang," katanya.
Untuk menggaji guru honor sebanyak itu, tergantung ketersediaan anggaran daerah sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan guru honor yang tidak sebanding dengan guru PNS, padahal beban kerja mereka hampir sama.
Untuk mengatasi permasalahan guru honor, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pola untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor, yaitu dengan pola rekrutmen CPNS tenaga guru secara bertahap yang dilakukan setiap tahun, kemudian rekrutmen tenaga guru melalui pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan pola tata kelola yang sedang disiapkan itu, ditergetkan pada 2023 seluruh permasalahan tenaga honor segera terselesaikan dan kesejahteraan guru menjadi lebih baik," katanya.
Saat ini sedang disiapkan regulasi rekrutmen guru PPPK khusus untuk mengakomodasi guru honor yang sudah ada agar mereka tidak kalah bersaing dengan pendaftar umum.
Jalur khusus tersebut diharapkan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi para guru yang sudah memiliki pengalaman dan masa pengabdian lama agar bisa diangkat menjadi guru PPPK.
"Setelah semua selesai pada 2023, pemerintah akan melakukan pola rekrutmen guru CPNS dengan standar kualitas seperti yang sudah dijalankan demi meningkatkan mutu pendidikan nasional," katanya.
Peningkatan kompetensi guru yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan mampu memeratakan mutu pendidikan nasional sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019