Wawasan Indo-Pasifik usulan Indonesia jadi landasan ASEAN

Jakarta (ANTARA) - Kawasan Asia Tenggara telah lama memiliki nilai yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di asia timur dari negara-negara di Eropa, Afrika, Timur tengah, dan India.

Terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta diapit Benua Asia dan Australia, kawasan tersebut memiliki jumlah populasi penduduk yang sangat besar.

Dengan populasi sekitar 660 juta orang, perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi pemain ekonomi terbesar keenam dunia.

Berdasarkan data World Economic Forum, ASEAN pada tahun 2020 akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia.

Kemudian pada tahun 2030, ASEAN diprediksi tumbuh menjadi pasar keempat terbesar di dunia setelah Uni Eropa, Amerika Serikat dan China.

Saat ini, stabilitas kawasan ASEAN mampu terjaga dengan baik di saat sebagian kawasan lain di dunia mengalami konflik berkepanjangan.

Hal itu membuat ASEAN menjadi istimewa di mata negara-negara adikuasa yang saling berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara maupun di level global.

Di tengah persaingan negara-negara besar itu, ASEAN harus mampu menjaga kesatuan dan sentralitasnya.

Hanya dengan bersatu, ASEAN akan memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa didikte oleh negara-negara adidaya.

Dengan kesatuan, ASEAN akan mampu memajukan kepentingan bersama saat bekerja sama dengan kekuatan besar lainnya di wilayah Asia Tenggara, seperti Amerika Serikat, Rusia, maupun China.

Melihat berbagai tantangan yang akan dihadapi ASEAN di masa mendatang, Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN gigih melobi wawasan Indo-Pasifiknya kepada sembilan anggota ASEAN lainnya untuk dijadikan petunjuk ASEAN.

Perjuangan Indonesia dalam memperkenalkan konsep Indo-Pasifik itu berbuah manis seiring kesepakatan yang dicapai dalam KTT ASEAN ke-34 tentang Indo-Pasifik.

Para pemimpin negara Asia Tenggara pada Minggu (23/6) sepakat untuk memperkuat peran utama ASEAN dalam melakukan hubungan dengan mitra eksternal di kawasan melalui Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).

"Setelah pembahasan yang komprehensif, ASEAN telah mengembangkan 'Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik' yang penting karena ASEAN sekarang memiliki pendekatan bersama mengenai kawasan Indo-Pasifik," ujar ketua ASEAN tahun ini, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha.

Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik muncul mengingat ASEAN perlu berperan dalam menjembatani kerja sama di kawasan Pasifik dan Samudra Hindia.

"Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Yang Mulia Presiden Indonesia, yang telah memainkan peran penting dalam mengarahkan Wawasan ASEAN di Indo-Pasifik," ujar Perdana Menteri Prayut.

Prayut mengatakan Outlook ASEAN di Indo-Pasifik yang disepakati ASEAN berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diakui secara universal seperti saling percaya, saling menghormati, kepentingan bersama, dan mendukung pendekatan berbasis aturan serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC).

"ASEAN percaya bahwa kerja sama dalam konsep Indo-Pasifik harus didasarkan pada inklusifitas dan sentralitas ASEAN," ujar dia.

PM Thailand menilai konsep baru itu juga harus melengkapi kerangka kerja sama yang ada di tingkat regional dan sub-regional dan menghasilkan hasil konkret untuk kepentingan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai negara penggagas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya ASEAN untuk memiliki wawasan (outlook) mengenai masalah Indo-Pasifik.

Di dalam sesi Pleno pertemuan puncak itu, Presiden Jokowi menyatakan penting bagi ASEAN untuk memiliki kesamaan pandangan mengenai masalah Indo-Pasifik di tengah situasi ketidakpastian global.

Wawasan Indo-Pasifik mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian, budaya dialog, dan juga memperkokoh kerja sama.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga berpendapat bahwa dengan wawasan ini, ASEAN dapat mandiri dalam bersikap dan mengembangkan pandangan terhadap situasi lingkungan Indo-Pasifik dan kerja sama yang akan dilakukan di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyebut pandangan yang diusulkan Indonesia itu dapat memperkuat arsitektur regional secara inklusif serta mempertahankan stabilitas kawasan.

Sebelum tercapainya kesepakatan akan wawasan tersebut, harus diakui bahwa tidak mudah bagi ASEAN untuk memajukan kepentingan bersama mengingat kawasan Asia Tenggara terdiri dari 10 negara yang berbeda ditambah kekuatan negara-negara besar yang menarik ke arah yang berbeda pula.

Karena itu, dengan Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik, ASEAN kini menemukan landasan untuk bekerja sama dengan negara-negara adikuasa sebagai satu kesatuan.

Wilayah kerja sama

Berdasarkan dokumen berjudul "Wawasan ASEAN tentang Indo-Pasifik" yang diperoleh ANTARA, ada empat wilayah kerjasama untuk merealisasikan elemen-elemen kunci pandangan ASEAN di wilayah Indo-Pasifik.

Area pertama, yaitu Kerjasama Maritim. Bidang-bidang kerja sama maritim, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, dapat mencakup peningkatan kerja sama untuk penyelesaian sengketa secara damai sebagai upaya untuk mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, dan kebebasan navigasi dan penerbangan; menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang atau obat-obatan terlarang, pembajakan laut, perampokan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di laut; dan lain-lain.

Kemudian peningkatan kerja sama untuk pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan; untuk terus mempromosikan konektivitas maritim; untuk melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil; untuk mengembangkan ekonomi biru dan untuk mempromosikan perdagangan maritim.

Peningkatan kerja sama untuk mengatasi polusi laut, kenaikan permukaan laut, puing-puing laut, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati; mempromosikan pengiriman hijau.

Peningkatan kerja sama teknis dalam kolaborasi ilmu kelautan; penelitian dan Pengembangan; berbagi pengalaman dan praktik terbaik, peningkatan kapasitas, mengelola bahaya laut, puing laut, kesadaran tentang masalah terkait laut.

Area kerja sama kedua adalah menghubungkan konektivitas. Inisiatif konektivitas yang ada dan yang akan datang di kawasan Indo-Pasifik harus melengkapi dan mendukung rencana induk yang ada tentang Konektivitas ASEAN 2025.

Dokumen tersebut mencatat bahwa menghubungkan konektivitas dapat mencakup: menggali bidang prioritas utama kerja sama untuk memperkuat Konektivitas ASEAN 2025 yang ada dan mempromosikan kemakmuran dan pembangunan di kawasan Indo-Pasifik; mengembangkan agenda pengembangan kemitraan publik-swasta regional (PPP) untuk memobilisasi sumber daya untuk proyek konektivitas, termasuk proyek infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik; menggali sinergi potensial dengan kerangka kerja sub-regional, dan lain-lain.

Wilayah kerja sama ketiga terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030. Kegiatan untuk mencapai SDGs dapat meliputi: berkontribusi untuk mencapai SDGs termasuk melalui pemanfaatan ekonomi digital;meningkatkan saling melengkapi dan menyelaraskan agenda pembangunan regional dengan SDGs, seperti Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan mempromosikan kerja sama dengan Pusat ASEAN untuk Studi dan Dialog Pembangunan Berkelanjutan dan lembaga terkait lainnya di kawasan ini.

Area kerja sama keempat berkaitan dengan kemungkinan kerja sama ekonomi dan lainnya, seperti Kerjasama Selatan-Selatan; Perdagangan, Infrastruktur dan Layanan Logistik; Ekonomi Digital; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi; Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana.

Meskipun telah tercapai kesamaan pandangan, namun secara garis besar, Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik hanya menyediakan panduan untuk keterlibatan ASEAN di Wilayah Asia-Pasifik dan Samudra Hindia.

Panduan tersebut belum menjabarkan secara teknis bagaimana ASEAN harus menghadapi isu-isu global yang berdampak pada kawasan, seperti perang dagang yang terus berlanjut antara China dan Amerika Serikat atau bagaimana mengantisipasi dampak proyek ambisius China yang menyasar kawasan Asia Tenggara melalui skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiave).