Pangkalpinang (ANTARA) - Sebesar 53 persen pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui bahwa saat ini layanan yang diberikan oleh PLN Babel sudah responsif dan cepat.
Berdasarkan data umpan balik yang diberikan pemangku kepentingan dalam kegiatan multistakeholder forum yang digelar PLN Pangkalpinang, menyebutkan layanan responsif dan cepat dipilih oleh responden sebagai kelebihan tertinggi yang dimiliki PLN Babel saat ini.
Berikutnya adalah kondisi sistem kelistrikan yang surplus sebesar 13 persen dan listrik jarang padam delapan persen.
Dalam kegiatan tersebut PLN mengundang seluruh pemangku kepentingan PLN yang terdiri atas pemerintah daerah, penegak hukum, pelanggan, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Di sana pemangku kepentingan yang hadir diberi empat buah sticky notes dengan warna berbeda. Peserta diminta menuliskan kelebihan PLN untuk sticky notes warna hijau, kelemahan untuk warna merah, harapan warna oranye dan saran warna kuning. Setelah itu, sticky notes ditempelkan pada pohon harapan untuk direkapitulasi oleh panitia.
Apapun untuk kekurangan yang harus diperbaiki oleh PLN Babel saat ini, sebanyak 37 persen responden mengatakan masih terjadi padam gangguan, disusul 20 persen responden memberi penilaian mengenai tarif listrik, dan 15 persen responden mengatakan kurang adanya sosialisasi.
Sementara dari aspek harapan, sebanyak 40 persen responden berharap PLN meningkatkan layanannya, 31 persen responden berharap tidak ada lagi gangguan listrik dan lebih dari 13 persen responden memberikan saran agar PLN dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Berangkat dari masukan – masukan tersebut maka PLN Babel membuat resolusi 2019.
"Berangkat dari masukan para peserta, maka PLN membuat resolusi untuk menurunkan frekuensi gangguan listrik di bawah lima menit dan meningkatkan sosialisasi kelistrikan kepada pelanggan," ujar General Manager PLN Babel, Abdul Mukhlis.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para peserta terkait dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pelayanan publik berintegritas dan keselamatan ketenagalistrikan.
