Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melihat Indonesia memiliki resiko perdagangan lebih kecil saat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
"Ada berita baik dan berita buruknya. Berita baiknya, pada saat semua negara jatuh, Indonesia jadi kayak tidak terkena dampak," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Dikatakan buruk, lanjut dia, ketika peluang untuk masuk dalam rantai pasok terbuka, sektor perdagangan dan manufaktur Indonesia masih belum berdaya untuk itu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan negara-negara ASEAN terkena dampak berbeda-beda dari perang dagang. Semakin negara tersebut ada di dalam rantai pasokan global, negara itu bakal berpengaruh besar terhadap perang dagang.
"Semakin negara itu mendominasi sektor manufaktur dan perdagangannya, semakin negaranya akan terdampak sangat besar," ujar Sri Mulyani dalam seminar Indef di Hotel Grand Sahid Jaya.
Ia menilai semuanya menjadi kompensasi dari kebijakan setiap negara dalam mengurangi dampak negatif perdagangan global tersebut di dalam negeri masing-masing.
"Pasti selalu ada sisi negatifnya. Itu yang selalu dipikirkan pembuat kebijakan, sehingga kadang ada juga yang tidak berani membuat kebijakan," ujar Sri Mulyani.
Tapi pembuat kebijakan membuat kebijakan dengan kesadaran bahwa setiap kebijakan pasti selalu ada sisi benar yang harus dipelajari konsekuensinya.
"Jika anda mau melakukan sesuatu, anda harus tahu konsekuensi apa yang ada di balik itu," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah Indonesia telah memagari intensitas perang dagang Amerika Serikat dan China dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS lewat kerja sama bilateral.
"Salah satunya lewat rintisan Bank Indonesia bersama beberapa mitra dagang untuk menggunakan mata uang bilateral (bilateral currency)," ujar Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah juga melakukan apa yang disebut perdagangan bilateral atau perdagangan regional.
Lalu bagaimana supaya Indonesia bisa mengambil peluang menjadi rantai pasokan dunia yang ada di depan mata? Ia mengatakan kalau caranya adalah meningkatkan investasi dan ekspor.
"Presiden Jokowi berkali-kali bilang kalau ia ingin investasi dan ekspor dibenahi," ujar Sri Mulyani. Namun, Investasi di Indonesia memiliki karakteristik dimana sektor manufaktur tidak menjadi poin yang terbesar.
"Bahkan waktu Indonesia melakukan industrialisasi sekitar tahun 1980-1990, kemudian terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998, sejak itu manufaktur sektor itu mundur," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan mungkin ketika dulu, di mana sistem rezim politik yang sentralistik dan otoriter, mampu mengontrol hampir semuanya sehingga investasi baru mau datang. Ketika Indonesia menganut asas demokrasi, keterbukaan, dan desentralisasi, kemampuan menciptakan lingkungan investasi malah menurun.
Menurut dia, investor tidak terlalu melihat bagaimana sistem politik suatu negara, seperti di China. Dunia usaha, kata dia, juga tidak masalah mengeluarkan biaya lebih besar asal pasti ada hasilnya. Yang dipermasalahkan, menurutnya, jika biaya sudah keluar tapi tidak ada kepastian hasil.
"Jadi ini satu hal bagi Indonesia yang ingin mempertahankan asas demokrasi, keterbukaan, dan desentralisasi, namun investasi belum terdeliver dengan baik," ujar Sri Mulyani.
Itulah mengapa pidato presiden beberapa waktu lalu menyebut birokrasi harus melayani. Instruksi presiden itu yang harus diterjemahkan ke semua kementerian, lembaga, dan daerah.
