"Sampai dengan sekarang kami belum menerima formulir C7 dari KPU Provinsi Bangka Belitung, sementara logistik pemilu lainnya yang dikirim dari KPU pusat sudah kami terima,"
Sungailiat (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menerima formulir C7 atau formulir daftar hadir dari KPU Provinsi Bangka Belitung.

"Sampai dengan sekarang kami belum menerima formulir C7 dari KPU Provinsi Bangka Belitung, sementara logistik pemilu lainnya yang dikirim dari KPU pusat sudah kami terima," kata Ketua KPU Kabupaten Bangka, Zulkarnain di Sungailiat, Selasa.

Dikatakan, formulir C7 itu adalah salah satu logistik pemilu yang disediakan atau diadakan oleh KPU provinsi.

"Saya berharap formulir itu segera dikirim dari KPU provinsi karena segera lakukan pengepakan dengan logistik pemilu lainnya dan didistribusikan ke KPPS maksimal satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan," katanya.

Diakuinya, formulir C7 sebelumnya sudah akan dikirim namun mengingat terdapat kesalahan pada lembar formulir maka dilakukan pembatalan pengiriman dari KPU provinsi ke seluruh KPU di tingkat kabupaten," katanya.

Formulir absen tersebut kata dia, jumlah 4.088 lembar atau masing-masing KPPS membutuhkan tujuh lembar formulir absen.

"Formulir absen sangat dibutuhkan pada saat pencoblosan dan petugas KPPS akan mencatat pemilih yang menyampaikan hak pilihnya sesuai DPT pada pelaksanaan pemilu," katanya.

Dia mengatakan, untuk logistik pemilu lainnya sesuai kebutuhan sudah dianggap cukup dan sudah dilakukan pengempakan untuk selanjutnya dikirim ke KPPS pada 8 Juli 2014.

"Saya imbau seluruh masyarakat yang sudah masuk dalam DPT maupun DPK untuk menyampaikan hak pilihnya memilih calon presiden dan wakilnya sesuai hati nuraninya, karena suara pilihan masyarakat menentukan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Pewarta: Oleh: Kasmono
Editor : Aprionis

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.