"Kami yakin, Prabowo berani tanda tangan kontrak politik bukan semata-mata mencari dukungan suara, tapi kami melihat kesungguhannya ketika merespon 10 tuntutan rakyat yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia,"
Jakarta (Antara Babel) -  Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menegaskan tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia 2014-2019 karena beliau tetap komitmen untuk memenunhi kontrak politik 10 tuntutan rakyat dan buruh.

"Kami yakin, Prabowo berani tanda tangan kontrak politik bukan semata-mata mencari dukungan suara, tapi kami melihat kesungguhannya ketika merespon 10 tuntutan rakyat yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia," kata Mirah Sumirat, Wakil Presiden Bidang Hubungan Industrial Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) pada Siaran Pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu, menurut Mirah Sumirat, sekaligus sebagai klarifikasi terhadap berkembangnya isu yang mengatakan bahwa ASPEK Indonesia mendukung Jokowi-JK.

"Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi, yang telah meng-klaim dukungan ASPEK Indonesia kepada Jokowi-JK," katanya.

Ia menjelaskan, dalam kontrak politik itu, Prabowo setuju menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi minimal 84 komponen, penghapusan sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan, pengangkatan pekerja honor dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil    dan juga keberpihakan terhadap nasib perawat, pedagang kaki lima termasuk buruh migrant.

Menurut dia, dukungan ASPEK Indonesia juga telah melalui mekanisme internal organisasi dan diputuskan dalam Rapat Majelis Nasional ASPEK Indonesia tanggal 25 Mei 2014, yaitu; sikap politik ASPEK Indonesia adalah mendukung sikap politik yang diambil oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.  
     
"Kami mengingatkan seluruh pekerja di Indonesia untuk mewaspadai kelompok pengusaha yang selama ini mendukung politik upah murah di Indonesia, yang saat ini justru menjadi tim sukses Joko Widodo," katanya.

Ia juga mengingatkan, bertahun-tahun lamanya gerakan buruh dalam memperjuangan upah layak selalu berhadap-hadapan dengan Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang saat ini mendukung pasangan Jokowi-JK.

"Bagaimana mungkin Jokowi akan meningkatkan upah layak buruh jika pendukung utamanya adalah pihak yang menolak penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi minimal 84 komponen," tegasnya.

Sementara itu Sabda Pranawa Djati, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia juga mengimbau seluruh pekerja outsourcing baik di perusahaan swasta maupun di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan untuk memilih Prabowo Subianto dalam pemilu 9 Juli 2014.

Pengangkatan pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan adalah bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya dalam menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, katanya.


Editor : Aprionis

COPYRIGHT © ANTARA 2026