Ada 18 orang tahanan yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 kelurahan Karet, Setiabudi yang berlangsung di teras rutan KPK.
Meski pilihan adalah rahasia, tapi bila para tahanan KPK yang beberapa adalah politisi itu ditanya mengenai preferensi presidennya, tentu akan menarik meski mereka tidak berterus terang menyampaikannya.
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang sudah divonis selama 16 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian menjadi orang pertama yang mendapat kesempatan untuk "nyoblos".
"Sudah nyoblos nih," kata Luthfi singkat sambil tersenyum lebar seraya menunjukkan jari telunjuk yang sudah dicelup tinta ungu.
Meski ia mengenakan kemeja kotak-kota yang kerap disandingkan sebagai simbol calon presiden nomor urut dua Joko Widodo, namun Luthfi konsisten mengacungkan jari telunjuk yang menunjukkan capres nomor urut satu Prabowo Subianto.
Partai yang membesarkan nama Luthfi, PKS, adalah salah satu partai koalisi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Sedangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menunjukkan tanda perlawanan terhadap para capres dan cawapres.
"Kita salamnya ini saja," kata Akil sambil mengarahkan tangan yang dikepal kepada wartawan yang meliput di TPS 18.
Akil yang pada 30 Juni 2014 lalu baru saja divonis penjara seumur hidup karena dinilai terbukti menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang. Namun jaksa KPK juga menuntut agar Akil dicabut hak memilih dan dipilih dalam politik, tapi hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa itu.
"Wartawan semua pro-Jokowi ya?" ungkap Akil yang mengenakan kaos biru berkerah itu.
Mantan anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009 itu pun kembali berulah dengan menggerakkan tangan kanan di depan leher seakan-akan menunjukkan potong leher.
Hal itu seperti menyindir pernyataannya sendiri yang mengatakan bahwa hukum bagi koruptor adalah potong jari.
Pilihan yang tidak jelas pun ditunjukkan oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin yang mengacungkan tanda "victory" dengan tangan kanan namun tangan kirinya mengacungkan jari telunjuk yang berarti satu.
Padahal partai asal Yasin, Partai Persatuan Pembangunan juga salah satu partai koalisi pasangan capres-cawapres nomor urut satu.
Sedangkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku bahwa ia memilih presiden yang pasti menang.
"Nanti kalau sudah selesai 'quick count' diumumkan, itulah yang saya pilih, biasanya yang saya pilih yang menang," kata Anas.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut mengatakan bahwa ia juga tidak memilih Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pilih SBY? Tidak ada tadi saya lihat," tambah Anas yang tampak santai dengan mengenakan kemeja putih itu.
Anas yang menjadi terdakwa dalam dugaan penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang itu, juga mengingatkan kepada wartawan yang menunggu di depan rutan KPK untuk tidak mempengaruhi pemilih.
"(Di surat undangan pemilih) nggak ada nomornya, tidak boleh loh mempengaruhi pemilih," ungkap Anas sambil menunjukkan surat undangan pemilihnya.
Sedangkan pesaingnya untuk mendapatkan kursi ketua umum Partai Demokrat, Andi Alifian Mallarangeng tidak berkomentar mengenai nomor pasangan capres dan cawapres yang dipilihnya.
Andi yang mengenakan kemeja biru berbahan denim tersebut hanya bersalaman dengan para petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Harapan KPK
Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengungkapkan bahwa rakyat sudah berhasil dihipnotis untuk mau memilih.
"Presiden terpilih bukanlah kemenangan tetapi ujian berat saat puluhan juta rakyat melarat akibat korupsi politik hasil pemilu sebelumnya. Rakyat sudah berhasil dihipnotis dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden untuk memilih," kata Busyro melalui pesan singkat.
Menurut Busyro, jika presiden korupsi, mengambil proyek untuk keluarga dan elit partai politik pendukungnya serta mengangkat politisi, birokrat dan pebisnis busuk dalam kabinet, maka pemerintahannya tidak akan lama.
"Tapi jika jujur, memenuhi janji dan tidak borjuis, maka dia akan menjadi milik rakyat. Jangan anggap rameh dan meremehkan rakyat yang sudah beberapa kali kabinet dimelaratkan dan tragisnya memperkaya asing," tegas Busryo.
Ada 18 orang tahanan yang menggunakan hak pilihnya di TPS di dalam rutan KPK yaitu Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya; mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Syahrul R Sampurnajaya; mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid; mantan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam Heru Sulaksono; bupati Biak Yesaya Sombuk. Mereka dibawa dari rumah tahanan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya
Selanjutnya ada mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa; advokat Susi Tur Andayani; serta direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon; mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar; mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng; orang dekat Luthfi Hasan, Fathanah dan Bupati Bogor Rachmat Yasin.
Masih ada pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang terlibat dalam pemberian suap dalam pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, Anas Urbaningrum; Direktur utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto; Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut yang diduga menyuap Bupati Biak dan terakhir adalah pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Proses pencoblosan berlangsung singkat yaitu mulai pukul 09.15 hingga 09.45 WIB. Hasil suara tersebut akan dibawa ke TPS 18 kelurahan Karet.
"Awalnya ada 21 orang pemilih, tapi 3 orang sudah dipindah ke Bandung jadi totalnya ada 18 orang yang memilih di rutan KPK," kata anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)TPS 18 Sutrisno.
Pemilu Presiden 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pewarta: Oleh Desca Lidya NataliaEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
