Menkopolhukam buka Muktamar ke-5 Partai Bulan Bintang di Belitung

Belitung, Babel (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto membuka kegiatan Muktamar ke-5 Partai Bulan Bintang mewakili Presiden RI Joko Widodo yang berhalangan hadir.

"Presiden tidak bisa hadir dan meminta maaf karena situasi politik nasional sehingga tidak bisa meninggalkan Jakarta," katanya ketika membuka Muktamar PBB di Tanjung Pandan, kamis.

Presiden secara khusus mewakilkan dua Menterinya untuk menghadiri Muktamar partai Bulan Bintang, yakni Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan itu, Wiranto membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia diantaranya adalah menyampaikan ucapan selamat bermuktamar kepada seluruh muktamirin kader Partai Bulan Bintang dari seluruh wilayah di Indonesia.

Presiden, kata Wiranto, berharap agar Partai Bulan Bintang dapat terus eksis mengusung nilai-nilai esensial Islam dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam koridor demokrasi.

Ia mengatakan Partai Bulan Bintang diisi oleh tokoh-tokoh Islam yang memiliki reputasi tinggi dan telah gigih berpartisipasi dalam dinamika politik bangsa yang terus berubah dengan cepat saat ini.

"Kita akan memasuki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi - Maaruf Amin semoga dapat terus saling beriringan jalan dalam membangun bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusri Ihza Mahendra mengatakan muktamar tersebut merupakan muktamar ke-5 yang dilaksanakan sejak partai tersebut berdiri pada 17 Juli 1998 yang kini telah berusi 21 tahun.

"Partai ini hadir diawal reformasi yang terjadi di negara kita dan terus eksis sampai sekarang walaupun mengalami pasang surut yang cukup panjang," katanya.

Ia mengatakan, PBB akan terus memberikan kontribusi kepada negara baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dengan terus memegang komitmen ideologi kepartaian.

"Kami juga mendeklarasikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi - Maaruf Amin lima tahun ke depan untuk bersama -sama mengawal," katanya.