"Dari hasil pertemuan tadi, saya menyimpulkan bahwa pihak RSUD tidak menjalankan mekanisme mediasi antara lembaga dengan korban. Kami di DPRD sebelumnya memang sering menerima laporan berhubungan dengan RSUD Depati Hamzah, karena sebelumnya persoalan kesehatan adalah pelayanan dasar," kata Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, DM Amir Gandhi, Jumat.
Menurutnya rumah sakit kebanggaan Kota Pangkalpinang itu memang adalah RSUD yang selama ini dipakai sebagai rumah sakit rujukan masyarakat baik dari Pangkalpinang maupun dari kabupaten lain.
"Mau tidak mau yang namanya pelayanan kesehatan siapapun orangnya tidak mengenal KTP atas nama kemanusiaan harus dilayani," katanya.
Kemudian untuk kasus Idil, menurut Ghandi sebenarnya bisa dipandang pada dua prospektif besar, pertama kasus yang kecil salah komunikasi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada prospektif kedua, ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadikan managemen RSUD terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti ini.
"Tingkat penyelesaian prioritasnya belum terlalu penting, karena berlaku di satu individu belum melibatkan khalayak umum. Namun kalau dibiarkan, Ini bisa menjadi contoh buruk di RSUD Depati Hamzah," katanya.
Ia berharap dengan pemanggilan terhadap pihak manajemen RSUD Depati Hamzah akan menghasilkan output yang baik.
"Kita perlu mendengar bagaimana versi dari rumah sakit agar mendapatkan informasi yang berimbang. Selain itu evaluasi management RSUD output yang kita harapkan tentu adalah perbaikan pelayanan," ujarnya.
Dirinya mencatat apsirasi yang disampaikan pasien dan keluarganya adalah perbaikan pelayanan terutama adanya evaluasi petugas loket dan administratif yang dianggap kurang menguasai materi-materi yang terkait dengan regulasi-regulasi BPJ.
"Kami harap kedepannya tidak adalagi kasus serupa maupun lainnya yang terjadi di RSUD Depati Hamzah, karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan bagi masyarakat se Bangka Belitung," katanya.
Pewarta: Try Mustika HardiUploader : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
