Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi.
"Rakorda ini digelar sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran," kata Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Toni Batubara saat membuka Rakorda KUMKM di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
"Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), menjadi urusan wajib dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, melalui upaya peningkatan pengembangan skala usaha KUMKM," ujarnya.
Upaya peningkatan akses anggota KUMKM terhadap perbankan, peningkatan pengawasan dan pembinaan koperasi, serta meningkatkan kapasitas KUMKM terhadap akses permodalan, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen dalam pengembangan KUMKM.
Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar Bangka belitung sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efesien dan cepat berbasis teknologi”, sedangkan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meliputi bidang perekonomian, pertambangan, pariwisata, perkebunan dan perikanan.
Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi tersebut, terus diupayakan untuk meningkatkan pemberdayaan KUMKM dengan menetapkan kebijakan dan program yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan.
"Pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi dan UMKM serta menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan, kecamatan, kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah," ujarnya.
