Sungailiat,Bangka (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang tegas menjaga kedaulatan perairan luat Natuna.
Ketua Harian HNSI Cabang Kabupaten Bangka, Saidil Maulana di Sungailiat, Selasa melalui pesan singkatnya mengatakan, langkah pemerintah Indonesia tersebut merupakan respon positif terkait aktivitas ilegal fishing oleh nelayan asing asal Tiongkok, China.
Menurutnya, bila dilihat teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang disebut dengan laut China Selatan maka tidak terpisahkan dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Batam atau Kepulauan Riau (Kepri).
"Apabila dilihat dari segi keamanan maritim selayaknya pemerintah Indonesia sudah mulai membuat rancangan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan rakyat di sekitar laut Natuna," jelasnya.
Termasuk kata Saidil Maulana, dengan menyiapkan kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat pertahanan maritim dan meningkatkan kapasitas armada kapal dan peralatan tangkap bagi para nelayan di Bangka Belitung.
Menurutnya, potensi maritim pada WPPNRI 711 dapat dimaksimalkan sebagai ruang ekonomi perikanan dan menghubungkan berbagai kepentingan perdagangan Internasion apabila kepulauan Babel memiliki infrastruktur pelabuhan skala Internasional.
Saidil Maulana menilai,pengerahan nelayan Pantura oleh pemerintah tentunya dengan berbagai petimbangan teknis dari segi kesiapan nelayan dan jenis kapal dan peralatan tangkap yang mendukung.
"Untuk nelayan kita di Babel mustahil untuk disupport melakukan penangkapan ikan di wilayah WPPNRI 711, karena kesiapan armada dan peralatan tangkap yang belum memadai," katanya.
HNSI Bangka apresiasi sikap pemerintah Indonesia jaga Natuna
Selasa, 7 Januari 2020 11:32 WIB
Ketua Harian HNSI Kabupaten Bangka, Saidil Maulana (babel.antaranews.com/kasmono)
