Sesi paling "seksi" dari forum permusyawaratan tertinggi partai tersebut, yaitu pemilihan ketua umum, pun sepi dari aura persaingan. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tampil sebagai satu-satunya calon ketua umum periode 2014-2019.
Artinya, tidak ada pemilihan karena calon hanya satu. Yang ada adalah penetapan ketua umum secara aklamasi oleh muktamirin yang terdiri dari 33 DPW PKB, 505 DPC, dan 10 DPC luar negeri.
"Permintaan mayoritas DPW dan DPC Cak Imin memimpin PKB lagi," kata Ketua DPP PKB Muhammad Hanif Dhakiri di arena muktamar di salah satu hotel di jantung Kota Surabaya.
Muhaimin memang diakui sukses membawa partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang itu memperoleh kembali kehormatannya setelah terpuruk pada Pemilu 2009.
Di bawah kepemimpinan Muhaimin, PKB sukses menaikkan perolehan suara hingga 100 persen pada Pemilu 2014. Perolehan suara PKB menjungkalkan prediksi sejumlah lembaga survei.
Pilihan PKB untuk mengusung pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 pun ternyata tepat, sehingga dipastikan PKB akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang.
Prestasi Muhaimin itulah agaknya yang membuat pengurus PKB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendukungnya untuk kembali memimpin PKB, sekaligus membuat kader lain yang mungkin sebelumnya sempat tertarik mencalonkan diri sebagai ketua umum akhirnya membatalkan keinginan.
Namun, tampaknya bukan hanya prestasi Muhaimin yang membuat muktamar partai itu tidak akan diwarnai perebutan kursi ketua umum. Ada keinginan kuat untuk menutup peluang munculnya konflik yang bermula dari muktamar.
"Ada kecenderungan muktamar menghasilkan anak muktamar. PKB semangatnya tidak perlu buang energi untuk memilih pimpinan, berlangsung aman dan nyaman tapi menghasilkan pengurus yang kokoh," kata Muhaimin.
Memang, Muhaimin tidak menyebutkan hal itu ketika membuka muktamar PKB, melainkan saat membuka Musyawarah Nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) yang juga mempunyai hajat memilih ketua umum baru.
Namun, hajatan organisasi sayap perempuan PKB itu pun digelar dalam waktu dan tempat yang sama dengan muktamar PKB. Hanya beda lantai.
Berbeda dengan muktamar PKB, dalam Munas PPKB ada dua kandidat ketua umum, yakni Chusnunia Chalim (Sekretaris PPKB) dan Siti Masrifah (Sekretaris PP Fatayat NU).
Kekhawatiran muncul konflik internal di PKB memang dapat dimaklumi karena partai yang kelahirannya dibidani PBNU itu sebelumnya memang hampir tak pernah sepi dari konflik, bahkan sampai terpecah.
Perpecahan PKB akibat konflik internal serius pertama kali terjadi ketika ketua umum pertama PKB Mathori Abdul Djalil dipecat gara-gara mendukung Sidang Istimewa MPR yang melengserkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan tahun 2001. Konflik itu berujung Mathori bersama pendukungnya mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD).
Akibat perpecahan ini, PKB yang memperoleh 12,61 persen suara pada Pemilu 1999, menurun perolehan suaranya pada Pemilu 2004 menjadi tinggal sekitar 10,57 persen.
Konflik serius berikutnya bermula dari pemecatan Alwi Shihab dari jabatan ketua umum dan Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen yang masuk kabinet Presiden SBY usai Pilpres 2004. Konflik yang melibatkan kiai sepuh itu memuncak dalam Muktamar II PKB tahun 2005 di Semarang dan berujung lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Menjelang Pemilu 2009, konflik internal kembali melanda PKB ketika Gus Dur memecat Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB hasil Muktamar Semarang. Muncul PKB versi MLB Parung yang dikomandani Ali Masykur Musa-Yenny Wahid dan PKB versi MLB Ancol yang dikomandani Muhaimin-Lukman Edy pada 2008.
PKB Ancol oleh Depkumham dinyatakan sebagai pihak yang sah mengikuti Pemilu 2009. Namun, perolehan suara partai ini mengalami terjun bebas, yakni tinggal 4,9 persen.
PKB yang masuk koalisi pendukung SBY-Boediono masih "beruntung" karena masih mendapat dua kursi di kabinet, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dijabat Muhaimin dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang dijabat Helmy Faishal Zaini.
Meski bukan tanpa riak, dalam kurun waktu lima tahun hingga pelaksanaan Pemilu 2014, kondisi internal PKB mulai tampak tenang. Pembenahan dan konsolidasi organisasi bisa dilakukan dengan lebih baik.
Dukungan dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, gagalnya PKNU mengikuti Pemilu 2014, dan kembalinya tokoh-tokoh PKB yang sempat memisahkan diri menjadi energi yang luar biasa bagi PKB.
Elit PKB yang terdiri dari kalangan muda memiliki kepercayaan diri yang tinggi, meski sejumlah lembaga survei dan pengamat politik menempatkan PKB sebagai underdog yang tidak berpeluang electoral threshold dalam Pemilu 2014.
Banyak yang geleng-geleng kepala ketika berdasar hitung cepat perolehan suara PKB jauh di atas prediksi lembaga survei. Berdasar penghitungan resmi akhirnya KPU, PKB dinyatakan memperoleh suara 9,04 persen dengan 47 kursi di DPR RI.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso dalam resepsi peringatan hari lahir PKB 23 Juli lalu termasuk salah satu tokoh yang mengakui kelebihan perhitungan dan langkah politik pimpinan PKB. Ia pun mengaku menunggu pilihan PKB sebelum memutuskan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden.
Hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden pun membuat PKB semakin percaya diri. Maka, dalam Muktamar III, PKB memasang target mengalahkan Partai Golkar dalam Pemilu 2019, meski diakui Muhaimin jika partai berlambang beringin yang menjadi juara kedua Pemilu 2014 itu memiliki banyak kelebihan dari PKB.
Dengan target yang sedemikian tinggi, selain kerja ekstra keras, tentu PKB membutuhkan "stabilitas dalam negeri" yang mantab. Karena itu, dalam kurun lima waktu ke depan, sebisa mungkin tentu harus dihindarkan munculnya konflik internal.
Pewarta: Oleh Sigit PinardiEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
