Batam (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme.
"Banyak, saya kira banyak," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Senin.
Ia memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK.
Karenanya, seluruh ASN diminta berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme. Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu.
Baca juga: Pemprov Bangka Belitung angkat 257 CPNS jadi PNS
"Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola fikirnya sudah mengarah ke sana," kata Menteri.
Dalam sambutannya pada penyerahan evaluasi SAKIP, Menteri mengatakan ancaman terbesar, antara lain radikalisme dan terorisme, narkoba dan korupsi.
"Tantangan bangsa radikalisme dan terorisme. Ini prinsip," kata dia.
ASN diingatkan untuk menjauhi korupsi, narkoba dan gratifikasi, karena ancamannya langsung dipecat.
Menteri juga mengingatkan seluruh ASN berhati-hati menggunakan media sosial, agar tidak tersandung masalah.
