Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sebuah ironi bahwa Indonesia sudah mendapat predikat sebagai negara maju, namun angka kemiskinan dan kekerdilan pada anak atau stunting masih tinggi.
Wapres saat berdialog dengan masyarakat terkait percepatan penanganan kemiskinan dan stunting, di Balitong Resort, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/2), menyatakan sekarang, nama dan predikatnya sudah dapat negara maju, tapi jangan sampai antara nama dan kenyataan tidak cocok.
"Namanya maju kok kemiskinan masih tinggi, namanya maju kok stunting masih tinggi," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis dari Setwapres yang diterima di Jakarta, Kamis pagi.
Ma'ruf Amin mengatakan label sebagai negara maju itu diukur antara lain dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, termasuk angka kemiskinan yang seharusnya rendah. Indonesia sendiri sudah dikategorikan sebagai negara maju, namun saat ini pemerintah masih berupaya menurunkan angka kemiskinan, kata Wapres.
"Ukuran negara maju itu tingkat kemiskinannya rendah, nah Indonesia sudah dikategorikan negara maju. Yang mau kita kejar itu angka kemiskinan, pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan, bahkan kalau bisa me-nol-kan walaupun agak tinggi," ujarnya pula.
Secara nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia per September 2019 mencapai 9,22 persen. Meskipun angka tersebut berangsur turun 0,44 persen dari data September 2018, Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan menjadi 7 hingga 6,5 persen di akhir 2024.
Sementara terkait angka stunting, Wapres mengatakan saat ini secara nasional angkanya turun menjadi 27,6 persen dari tahun 2018 sebesar 30,8 persen. Namun, angka stunting nasional tersebut masih berada di atas standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yakni maksimal 20 persen.
"Walaupun begitu, usaha untuk menurunkan stunting itu harus diupayakan sedemikian rupa secara optimal, karena target yang ingin kita capai itu 14 persen (di akhir 2024), jadi (menurunkan) dari 23 ke 14 (persen) lumayan banyak, oleh karena itu harus digenjot," ujar Wapres Ma'ruf Amin pula.
