"Menteri hukum dan HAM hendaknya adalah profesional murni yakni pakar hukum sehingga dapat bekerja secara independen,"Jakarta (Antara Babel) - Koordinator ICW Ade Irawan menyatakan dirinya agak terkejut diumumkannya Menteri Hukum dan HAM yang berlatar belakang partai politik yakni Yasonna H Laoly.
"Menteri hukum dan HAM hendaknya adalah profesional murni yakni pakar hukum sehingga dapat bekerja secara independen," kata Ade Irawan di Jakarta, Minggu.
Menurut Ade, jika Menteri Hukum dan HAM adalah politisi atau berlatar belakang dari partai politik, meskipun juga profesional tapi dikhawatirkan bisa terjadi konflik kepentingan, jika suatu saat politisi dari partainya tersangkut persoalan hukum.
Beberapa hari sebelumnya, pada susunan kabinet yang beredar di media-media online, disebutkan calon Menteri Hukum dan HAM berasal dari profesional, yakni Saldi Isra.
"Namun sejak kemarin, beredar nama politisi Yasona H Laoly," katanya.
Ade menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang profesional dan berlatar belakang jaksa atau hukum.
"Jika jaksa agung nya juga berlatar belakang dari partai politik, saya saya pesimis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik.
Ia juga berharap, Presiden Joko Widodo dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi dari KPK terhadap nama-nama calon menteri sehingga dapat menempatkan menteri yang benar-benar kompeten dan bersih.
Pada pengumuman menteri Kabinet Kerja ada nama yang disebut-sebut di media mendapat stabilo merah juga diumumkan sebagai menteri kabinet.
Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Kerja di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu petang.
Pada saat pengumuman menteri kabinet, semua menteri menggunakan kemeja warna putih.
Demikian juga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menggunakan kemeja warna putih.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjadwalkan akan melantik menteri-menteri kabinet di Istana, pada Senin (27/10).
Pewarta: Oleh Riza HarahapEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.