"Kalau di Fraksi PDI-P kami sudah mulai kerja, jangan sampai kita semua dianggap makan gaji buta-lah, sudah dilantik terus diam-diam tidak berbuat apa-apa,"Jakarta, 29/10 (Antara) - Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akibat tarik ulur kepentingan jelas menghambat kerja anggota DPR.
"Kalau di Fraksi PDI-P kami sudah mulai kerja, jangan sampai kita semua dianggap makan gaji buta-lah, sudah dilantik terus diam-diam tidak berbuat apa-apa," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sudah sebulan lebih setelah dilantik belum ada yang bisa dilakukan, padahal susunan kabinet Presiden Jokowi- Jusuf Kalla telah diumumkan.
"Kami sudah mulai menyusun program legislasi nasional yang akan diajukan tapi masih terhambat pada alat kelengkapan, jadi bukan berarti ini selesai lalu kita sebagai anggota dewan tidak mengerjakan apa-apa," paparnya.
Senada, politisi dari PDIP Pramono Anung juga menambahkan pihaknya bersama fraksi lain tergabung Koalisi Indonesia Hebat telah melakukan loby-loby untuk menjalankan prinsip musyawarah mufakat untuk pimpinan komisi dan AKD secara proporsional.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Koalisi Merah Putih, namun mereka tetap bersikukuh dan terkesan akan menyapu bersih pimpinan komisi dan AKD," sesalnya.
Pada kesempatan lain, politusi PDI-P lainya Aria Bima menyatakan pihaknya hanya menawarkan 16 pimpinan dari 47 pimpinan yang ada pada alat kelangkapan dewan namum koalisi Merah putih terkesan tidak membuka ruang.
Sebelumnya, politisi dari Partai Golkar Tantomi Yahya mengatakan belum terbentuknya AKD sampai saat ini tentu membuat sejumlah anggota dewan tidak bisa bekerja dengan baik.
"Kalau itu belum terbentuk, kasihan semua anggota dewan terlihat mondar madir dan tidak jelas mau berbuat apa, tapi saya yakin masyarakat melihat dan tahu kondisi yang terjadi," ucapnya.
Usai rapat paripura Selasa kemarin, DPR belum memutuskan AKD bahkan terjadi perdebatan alot yang berujung kericuhan membanting meja. Diketahui baru lima Fraksi yang memasukkan nama-nama yakni Partai Golkar, PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tergabung dalam KMP.
Sementara lima fraksi lain yang belum menyerahkan nama-nama seperti PDIP, PKB, Nasdem, Fraksi Hanura, dan fraksi PPP yang masih berpolemik tergabung dalam KIH.
Pewarta: Oleh Darwin FatirEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
