UE Usulkan Satu Ibukota Dua Negara Bagi Palestina-Israel

Ramallah (Antara Babel) - Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, Sabtu, mendesak agar Yerusalem dijadikan sebagai ibukota bagi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, pada masa depan.

"Saya berpendapat Yerusalem dapat dan harus dijadikan sebagai ibukota dua negara," kata Mogherini, kepada sejumlah wartawan, di Ramallah.

Status kepemilikan Yerusalem adalah salah satu persoalan sensitif yang selalu menjadi penghalang tercapainya kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina selama puluhan tahun.

Palestina di satu sisi berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem bagian timur sebagai ibu kota. Sementara Israel di sisi lain mengklaim sepenuhnya kepemilikan atas kota suci tersebut.

Usulan Mogherini muncul di tengah terus memanasnya situasi karena rencana Israel mendirikan pemukiman baru di Yerusalem timur dan tuntutan kelompok ekstrimis Yahudi atas hak melakukan ritual agama di Masjid Al-Aqsa.

Selain itu kekerasan juga terus terjadi. Pihak kepolisian menembak mati seorang pemuda Arab berkewarganegaraan Israel saat hendak melindungi anggota keluarga yang ditangkap.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan setelah mereka mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pihak keluarga membantahnya dan menuduh sebaliknya.

Kematian pemuda Kheir Hamdan tersebut memicu demonstrasi oleh ratusan orang di tempat Hamdan akan dikuburkan.

Penembakan Hamdan terjadi setelah bentrok antara pihak kepolisian Israel dengan pemuda Palestina di Yerusalem timur.

Untuk meredakan situasi yang terus memanas itu, Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengatakan, warga Yahudi --yang selama ini hanya diizinkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa-- tidak akan diberi wewenang beribadah di sana.

Sementara Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mendesak komunitas internasional untuk memastikan bahwa tuntutan warga ekstrimis Yahudi dan rencana pembangunan pemukiman di Yerusalem timur tidak menjadi kenyataan demi menghindari kerusuhan lebih lanjut.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat, membantah tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa pembangunan pemukiman adalah akar masalah.

"Saya membantah klaim yang menyatakan bahwa akar dari konflik yang terus terjadi ini disebabkan karena pembangunan pemukiman. Selain itu, Yerusalem adalah ibu kota kami dan oleh karena itu bukan merupakan tempat pemukiman," kata Netanyahu.

Netanyahu juga mengeluarkan surat perintah penghancuran rumah milik warga Palestina yang terlibat dalam serangan anti-israel.