Moeldoko ungkap alasan Jokowi tegur keras para menteri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara khusus mengungkap latar belakang dan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur keras jajaran kabinetnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

"Presiden memberikan gambaran dan mengajak semua pembantu Presiden, menteri dan kepala lembaga untuk memahami sungguh-sungguh karena kita sedang mengalami situasi krisis," kata Moeldoko dalam wawancara dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi ingin agar seluruh jajarannya memahami situasi yang extraordinary. Dengan begitu maka diperlukan cara-cara yang juga extraordinary dalam penanganannya.

"Situasi extraordinary yang harus dipahami secara extraordinary, kita tidak bisa melakukan dengan cara linier, untuk itu Presiden menekankan bagaimana menangani situasi kritis itu juga harus secara extraordinary," katanya lagi.

Presiden Jokowi, kata Moeldoko, menginginkan ada strategi khusus dari para menterinya dalam menangani krisis.

Baca juga: Presiden Jokowi siap ambil risiko dalam tangani krisis

"Dalam menangani krisis itu adalah kehadiran panglima atau komandan. Pak Jokowi hadir secara fisik, beliau begitu melihat Jatim merah langsung datang, itu kehadiran panglima," katanya lagi.

Kedua, kata Moeldoko, memberikan bantuan, memberikan dukungan dalam bentuk bantuan. Presiden misalnya telah memberikan bantuan sosial secara masif jumlah dan macamnya.

Ketiga, lanjut Moeldoko, terkait pengerahan kekuatan cadangan, biasanya panglima semaksimal mungkin jangan sampai mengerahkan pasukan cadangan, kalau dikerahkan berarti situasi berantai dan darurat.

"Itu tiga hal yang diambil oleh seorang pemimpin, komandan lapangan dalam menghadapi situasi krisis. Untuk itu, Presiden menekankan untuk menghadapi situasi krisis seperti ini, maka kehadiran pimpinan lembaga wajib dan mutlak hukumnya, agar bisa mengeksekusi kebijakan dengan cepat tepat dan akuntabilitas," katanya pula.

Ia menambahkan, jika seorang pemimpin tidak melakukan hal itu bahkan ada kecenderungan lambat dan aturan yang menghambat tidak dibenahi, maka Presiden siap mengambil langkah yang lebih tegas.

"Sehingga Presiden menekankan jangan kita bekerja hanya terhambat oleh sebuah aturan, akhirnya terbelenggu, ini tidak boleh terjadi, cari solusinya untuk rakyat banyak," kata Moeldoko pula.