Yogyakarta (Antara Babel) - Partai Golkar seharusnya cerdas. Pengurus partai ini seharusnya tidak membawa isu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam rapat pimpinan nasional VII yang berlangsung di Yogyakarta. Sebab, dengan membawa isu "perseteruan" dua koalisi itu, akan merugikan Golkar sendiri.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sudjito berpendapat, semestinya isu tersebut ditinggalkan, tidak dibawa dalam Rapimnas VII Partai Golkar. "Justru jika 'ketegangan' KMP-KIH dibawa dalam momen rapimnas, akan membuat Golkar tidak semakin besar, namun justru terbonceng," kata Arie.
Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta, 18-19 November, dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I, DPP, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri partai ini. Dalam pembukaan rapimnas itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berpesan agar Koalisi Merah Putih (KMP) di level daerah hingga kabupaten/kota terus diperkuat.
Menurut Arie Sudjito, kegagalan pengelolaan isu tersebut akan membuat perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Seharusnya, menurut dia, agenda bersama dalam rapimnas lebih mengedepankan kepentingan konstituen, disertai dengan kesediaan antarelit partai untuk saling terbuka. "Berpikirlah konstituen, jangan berpikir 'gank'-nya masing-masing, sehingga akan jadi terobosan baru. Kalau tidak, maka akan susah," kata dia.
Arie mengingatkan, berpikir untuk kepentingan "gank"-nya masing-masing jangan berlarut-larut, perlu segera diakhiri. Partai perlu menyadari bahwa rakyat memantau.
"Bahaya kalau terus-menerus dipelihara. Melihatnya, orang jadi apatis, dan tidak suka pada demokrasi. Padahal itu ulah oknum pembajak demokrasi yang ngawur," katanya.
Ia menilai, pada dasarnya sebagai partai yang berpengalaman lama dalam politik nasional, Golkar memiliki sumber daya yang besar, sehingga tanpa terlibat dalam konspirasi pun tetap bertahan. Apalagi perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif yang lalu nomor dua terbanyak. "Golkar harus segera keluar dari teori konspirasi, dan jangan takut dengan berbagai spekulasi yang ada," kata Arie.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam pembukaan Rapimnas VII mengatakan Presidium KMP sepakat bahwa KMP harus dilakukan sampai tingkat daerah-daerah, sampai kabupaten/kota.
Upaya penguatan partai-partai yang tergabung dalam KMP, kata Ical, terus dilakukan. "Dalam waktu dekat ini, Presidium KMP akan meresmikan KMP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan KMP Jawa Tengah," katanya.
Ical mengatakan komitmen Partai Golkar untuk terus bergabung dalam KMP bukan didasarkan pada pragmatisme sesaat. Melainkan didasarakan alasan bahwa KMP akan menjadi gerakan pembaru yang berkomitmen memperkuat Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menegaskan bahwa kehadiran KMP bukan untuk menghalangi pemerintahan, serta bukan untuk menghambat pembangunan era Presiden Joko Widodo. Namun, kata dia, justru memperkuat sistem presidensial di Indonesia, mendorong akselerasi pembangunan yang diupayakan pemerintahan dibawah Presiden Jokowi mampu berjalan efektif.
Keberadaan KMP, menurut dia, akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran koalisi kubu Prabowo Subianto itu dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan kekuatan politik nasional menjadi dua kekuatan, atau dua "tenda besar" yang saling bersaing, baik di luar maupun di dalam parlemen.
Ical mengaku lega dengan adanya penandatanganan kesepakatan damai dua kubu (KMP-KIH) yang telah berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, 17 Nopember lalu.
Upaya tersebut, menurut dia semakin membuktikan bahwa KMP menjadi lebih dewasa, serta diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional. "Kami patut bersyukur bahwa kehadiran KMP sebagai penyeimbang pemerintah semakin diperhitungkan," katanya.
Memberi Solusi
Aburizal Bakrie juga berharap penyelenggaraan Rapimnas VII Partai Golkar memberikan solusi berbagai permasalahan bangsa. "Saya berharap melalui rapimnas ini dapat membahas solusi berbagai permasalahan bangsa yang berkembang selama ini," kata Ical.
Isu-isu pokok yang perlu dikedepankan dalam menjawab permasalahan bangsa, menurut dia antara lain mengenai persoalan ketahanan energi, kemandirian ekonomi, polemik UU MD3, hingga mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Rapimnas VII, kata dia, juga harus mampu memberikan keputusan politik mengenai aspek pembangunan demokrasi, sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri.
Menurut Ical, Partai Golkar tidak ingin pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo terganggu dinamika politik yang didorong oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. "Jika gangguan itu berhasil, maka rakyat akan menderita, karena mengalami kesulitan hidup akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka," katanya.
Ia mengatakan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu memperhatikan aspek kerakyatan. "Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis kerakyatan, justru hanya mengakibatkan disparitas pembangunan, meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran," kata dia.
Partai Golkar, kata Ical, juga ingin menghadirkan rumusan berbagai agenda yang diharapkan mampu mempengaruhi dinamika kebangsaan serta memperkuat sistem presidensial yang efektif.
Pada Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta, Aburizal Bakrie juga berharap Musyawarah Nasional IX partai ini mendatang tidak akan kembali mendorong terjadinya eksodus kader potensial yang dimiliki Golkar. "Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru," kata Ical.
Menurut dia, fenomena eksodus atau perpindahan kader potensial menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal partai ini belum terwujud.
Bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya eksodus tersebut, Ical mencontohkan terjadi sejak Musyawarah Nasional (Munas) VI yang mendorong lahirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Munas VII melahirkan Partai Gerindra, dan Munas VIII melahirkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Oleh sebab itu, ia mengatakan agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu fokus pada penguatan soliditas seluruh kader. "Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kita memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat, dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader," kata Ical.
Rapimnas VII Partai Golkar menetapkan Musyawarah Nasional IX akan digelar pada 30 November 2014 di Bandung, Jawa Barat. "Sesuai keputusan Komisi A (bidang organisasi) pada Rapimnas VII, kita sepakati 30 Novemnber, jika tidak di Bandung, di Jawa Timur, atau Bali juga siap menjadi tuan rumah," kata Aburizal Bakrie dalam penutupan Rapimnas VII partai itu di Yogyakarta, Rabu malam.
Saat ini terdapat sedikitnya tujuh bakal calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas IX, yaitu Agung Laksono, Hajriyanto Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.
Ical diprediksikan bakal kembali maju mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar periode mendatang.
Perlu Regenerasi
Sementara itu, tokoh senior Partai Golkar yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Partai Golkar perlu melakukan regenerasi kepemimpinan agar tetap menjadi partai besar.
"Periode kepemimpinan di Partai Golkar adalah lima tahunan, setelah satu periode berakhir, perlu ada regenerasi kepemimpinan," kata Sultan usai bertemu dengan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Yogyakarta, yang dilansir melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/11).
Sultan pada kesempatan itu mendorong agar kader muda potensial diberi kesempatan untuk memimpin Partai Golkar.
Priyo Budi Santoso mengatakan pertemuan drinya dengan Sultan adalah pertemuan silaturahim dengan tokoh Partai Golkar. "Dalam pertemuan itu, saya dan Sultan hanya membicarakan berbagai permasalahan bangsa secara nasional. Bicara Partai Golkar malah sedikit sekali," kata Priyo.
Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini mengaku banyak menyerap intisari dari percakapannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sultan HB X dan Priyo Budi Santoso melakukan pertemuan tertutup di kediaman Sultan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Senin (17/11) malam mulai pukul 22.30 WIB.
