Beijing (Antara Babel) - "Subsidi bahan bakar minyak akan kami gunakan mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan," kata Presiden Joko Widodo di hadapan sekitar 500 pimpinan perusahaan termuka Asia Pasifik serangkaian pertemuan APEC 2014 di Beijing, Tiongkok, dua pekan silam.
Hal senada ditegaskan Kepala Negara saat mengumumkan harga kenaikan bahan bakar minyak di Istana Negara pada awal pekan lalu.
"Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Anggaran tersebut tidak tersedia, karena dihamburkan untuk subsidi BBM," katanya.
Berdasar pengumuman itu, harga BBM bersubsidi masing-masing premium dan solar naik Rp2.000. Premium dari semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Beragam reaksi pun bermunculan, pro kontra menghiasi berbagai media massa dan diskusi, nilai tukar rupiah pun terkoreksi, begitu pun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta harga kebutuhan sehari-hari, transportasi pun mau tidak mau ikut menyesuaikan.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat kebutuhan anggaran untuk bidang infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp236,636 triliun.
Namun, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2015 hanya Rp150,991 triliun atau ada kekurangan anggaran sebesar Rp85,72 triliun. Pengalihan subsidi BBM diharapkan mampu menutupi selisih tersebut, meski harus menunggu terlebih dulu APBN Perubahan 2015.
Terlebih masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi selain infrastruktur, dari dana subsidi BBM itu, seperti pendidikan dan kesehatan, selain pengalihan subsidi BBM hanya Rp100 triliun.
Terkait itu, Bappenas telah menyusun alternatif antara lain meningkatkan peran swasta serta mempercepat kerja sama pemerintah dan swasta.
Selain itu, melakukan penugasan kepada BUMN dan adanya jaminan ketersediaan tanah melalui pembentukan Bank Tanah, dan penyediaan skema pembiayaan untuk mendorong proyek infrastruktur seperti melalui availability payment/PBAS, dan Viability Gap Fund (VGF).
Infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo dalam memeratakan pembangunan dan hasilnya ke seluruh penjuru Nusantara.
Apalagi, Jokowi memiliki mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan pembangunan tol laut yang anggarannya mencapai Rp699,99 triliun.
Dana itu antara lain untuk pembangunan 24 pelabuhan senilai Rp39,5 triliun dan investasi pengadaan kapal sebesar Rp35,15 triliun.
Tol laut tersebut akan efisien dan efektif jika didukung kesiapan di darat, baik berupa jalan, rel kereta api maupun moda transportasi.
Itulah yang sebagian akan dibangun dengan dana hasil pengalihan subsidi BBM, sedangkan tol laut akan sebagian besar didanai investor.
Tak heran jika dalam Forum APEC 2014 di Beijing, KTT ASEAN dan Asia Timur di Myanmar dan Pertemuan G-20 di Brisbane Australia, Jokowi gencar mempromosikan mimpinya tentang tol laut guna menarik penanam modal.
Berkaca pada Tiongkok
"Jika ingin kaya/makmur, bangunlah jalan (infrastruktur)," itulah filosofi Tiongkok yang menjadi salah satu kunci utama keberhasilan negara itu membangun dirinya sebagai kekuatan ekonomi dunia.
Filosofi itu pula yang dibisikkan Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden Jokowi. Tiongkok membuktikan filosofi itu, dengan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru negara Panda itu.
Tak heran pada 2012, Bank Dunia menetapkan Logistic Performance Index (LPI) Tiongkok berada di urutan ke-26 dari 155 negara ekonomi maju, atau kedua terbaik di Asia Pasifik.
Melalui kerja sama ekonomi regional dan internasional, Tiongkok pun giat membangun dan mendukung konektivitas dengan sejumlah negara, semisal dengan komunitas kerja sama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti Masterplan on ASEAN Connectivity (MAPAC), "China-ASEAN Overall Plan for Connectivity dan lainnya, termasuk dengan sejumlah negara di Asia Selatan, Asia Tengah dan Eropa.
Kemitraan dan konektivitas yang dibangunnya dengan beberapa negara di kawasan telah menjadikan Tiongkok eksportir barang pertama dunia, importir terbesar barang kedua dunia.
Tiongkok menjadi eksportir jasa terbesar kelima dunia, dan importir jasa terbesar ketiga dunia.
Sebagai kekuatan dagang terbesar kedua dunia setelah AS, total perdagangan Tiongkok pada 2011 tercatat mencapai 3,64 triliun dolar AS atau meningkat 22,49 persen dari 2010 yang mencapai 2,97 triliun dolar AS.
Dari total perdagangan itu sebesar 3,64 triliun dolar AS itu, ekspor Tiongkok ke pasar dunia adalah 1,897 triliun dolar AS dan impor sekitar 1,74 triliun dolar AS atau surplus sekitar 157 miliar dolar AS.
Infrastruktur dan konektivitas yang memadai telah pula meningkatkan arus wisatawaan ke dalam dan ke luar Tiongkok. Pada 2012, turis Tiongkok mencapai 77,07 juta orang yang bepergian, sedangkan 132,4 juta orang berwisata ke Tiongkok.
Dari sisi investasi, pada 2013 jumlah investasi Tiongkok ke mancanegara mencapai 118,7 miliar dolar AS, dimana 17 persennya diinvestasi ke beberapa negara di Asia Pasifik.
Kini, Tiongkok telah meluncurkan proyek konektivitas "Sabuk Darat Jalur Sutra" dan "Jalur Sutra Maritim Abad 21" yang menghubungkan secara umum Asia dan Eropa.
Pada pertemuan APEC 2014, Tiongkok menyumbangkan 40 miliar dolar AS untuk mendukung konektivitas jalur sutra tersebut. "Ini untuk semakin mendorong proyek konektivitas di kawasan, agar segera dapat diwujudkan," kata Presiden Xi Jinping.
Tiongkok memperkirakan dengan terbangunnya jalur sutra darat dan laut itu, akan meningkatkan total volume perdagangan Tiongkok dengan negara-negara di sepanjang jalur itu.
Pada 2013, total volume perdagangan Tiongkok dengaan negara-negara Asia Tengah dan Selatan serta Eropa mencapai 1 triliun dolar AS. Pertumbuhannya akan lebih cepat dengan adannya jalur sutra darat dan laut tersebut.
Revolusi Mental
Kenaikan harga BBM diharapkan mampu mengubah mental masyarakat Indonesia yang boros dan konsumtif. Berdasar survei yang dilakukan Frost Sullivan, Indonesia merupakan bangsa paling konsumtif kedua di dunia, setelah Singapura.
Tingginya konsumerisme di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kalangan menengah. Tak heran jika Indonesia juga menjadi pangsa pasar yang sangat potensial bagi sejumlah produk negara asing.
Dengan populasi terbesar keempat di dunia yakni sekitar 245,6 juta jiwa, disertai kekuatan permintaan domestik serta investasi yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan terbesar di ASEAN, Indonesia juga merupakan pangsa pasar yang potensial.
Dari 565 juta populasi ASEAN, Indonesia mencakup 40 persennya. Dari total PDB 1,3 triliun dolar AS, 50 persennya juga dikuasai Indonesia.
Terlebih jika poros maritim atau tol laut terbangun, pasar Indonesia akan semakin terbuka, akan banyak produk impor yang masuk.
Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan dengan adanya tol laut yang terintegrasi dengan moda transportasi akan menurunkan biaya logistik menjadi 19 persen dari PDB, atau menurun enam hingga tujuh persen dari kondisi saat ini.
"Volume perdagangan akan naik sekitar 50-60 persen, sejalan dengan peningkatan volume barang yang diangkut melalui laut. Pelabuhan impor akan ditetapkan yakni Kuala Tanjung dan Bitung," katanya, menambahkan.
Jika poros martim terwujud, Indonesia dapat menyerap 80 persen volume perdagangan negara-negara Asia Pasifik, atau 25 persen total komoditas perdagangan dunia, ungkap Bambang melanjutkan.
Dengan segala keuntungan yang akan diraih tersebut, sudah saatnya Indonesia juga memulai dirinya sebagai pemain, pelaku pasar, bukan sekadar menjadi pasar.
Revolusi mental, dari konsumtif menjadi lebih produktif, lebih hemat, lebih memajukan produk dalam negeri, agar lebih kompetitif dari serangan produk asing. Semua membutuhkan kerja keras, komitmen dan empati dari semua pihak untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
