Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam.
Baca juga: ATM menjadi bukti vital ungkap aliran dana suap Edhy Prabowo
Empat tersangka lainnya yang ditahan, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT).
KPK total menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan dan diimbau segera menyerahkan diri ke KPK, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).
Sebagai penerima suap, yakni Edhy Prabowo, Safri, Andreau Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin. Sedangkan pemberi suap, yaitu Suharjito.
Baca juga: KPK telah menyelidiki kasus dugaan suap Edhy Prabowo sejak Agustus
KPK menduga Edhy menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.
Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Pengurangan hukuman Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun tak cerminkan rasa keadilan
14 Februari 2023 17:31
Tim jaksa KPK bersiap lawan permohonan kasasi Edhy Prabowo
29 November 2021 12:39
Mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara
15 Juli 2021 16:35
Ada kode "satu ember" dalam percakapan staf Edhy Prabowo
16 Juni 2021 08:39
Jaksa ungkap nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah di sidang Edhy
16 Juni 2021 08:36
Istri Edhy Prabowo belanja jam, tas dan syal di AS
18 Mei 2021 15:18
Penyuap Edhy Prabowo di vonis 2 tahun penjara
22 April 2021 05:45
Mantan sespri mengakui disediakan apartemen dan mobil oleh Edhy Prabowo
17 Maret 2021 19:25