Bangun pola pikir digital pelaku UMKM hadapi COVID-19

Pangkalpinang (ANTARA) - Dalam mengatasi krisis ekonomi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gencar membangun sistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital.

Diharapkan, sistem tersebut menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah itu, terutama di tengah pandemi.

Dalam mengembangkan UMKM berbasis digital, pemerintah di "Negeri Serumpun Sebalai" itu, mengeluarkan kebijakan, peraturan, memperkuat sinergitas dengan kementerian, BUMN dan lembaga pemerintahan lainnya.

Langkah pemerintah tersebut untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas, mempromosikan, memasarkan produk secara daring.

Namun, gencarnya pemerintah membangun UMKM berbasis digital, belum didukung pola berpikir pelaku UMKM terhadap digitalisasi. Kondisi di lapangan, masih banyak pelaku UMKM belum mampu menghadapi perubahan usaha produksi ke arah digital.

Ketidakmampuan pelaku UMKM menghadapi perubahan ke arah digital tersebut, karena sumber daya manusia mereka yang masih rendah, akses dan kebiasaan pelaku UMKM menjual produk secara langsung kepada konsumen.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan pemerintah provinsi telah melakukan berbagai strategi agar UMKM bertahan dan kemudian bangkit di tengah pandemi COVID-19.

"Kita melihat pelaku usaha menjadi salah satu sumber peningkatan kualitas daerah dan mendorong sistem ekonomi kerakyatan melalui UMKM," katanya di Pangkalpinang, Sabtu.

Dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui UMKM berbasis digital, Pemprov Kepulauan Babel saat ini, antara lain mengoptimalkan pelatihan, penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi, pembiayaan, permodalan, dan pendampingan. Langkah tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM menghadapi pandemi COVID-19.

Pemprov Babel telah mengalokasikan dana khusus untuk pemberdayaan UMKM. Berbagai upaya selain dukungan modal dengan bunga ringan juga dilakukan. Terkait dengan regulasi, pihaknya mempermudah perizinan dan jangkauan akses pasar yang luas.

Dalam mengoptimalkan pemasaran produk, pihaknya membantu barang-barang UMKM Babel dapat dijual di berbagai "market place" dan e-commerce sehingga UMKM dapat merambah pasar nasional dan internasional.

"Agar produk kita berkualitas, kami juga mendorong terbangunnya rumah kemasan untuk membantu UMKM dalam pengemasan produk pelaku usaha," ujarnya.

Program pemberdayaan UMKM ini, menjadi sinergi semua pihak. Keterlibatan komunitas mempercepat langkah pemerintah membantu UMKM untuk bangkit dan semakin berinovasi.

"Tidak hanya memberi bantuan kepada pelaku UMKM, mari bersama kita membantu melalui hal-hal kecil seperti menggunakan/mengonsumsi produk UMKM di sekitar kita. Misalnya saja, saya mengajak agar ASN membeli produk UMKM Babel. Begitu juga, saya minta agar belanja barang untuk keperluan pemprov menggunakan produk-produk UMKM kita," kata orang nomor satu di pulau penghasil timah itu.

Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah mengatakan berdasarkan data dan koordinasi dengan pembina kabupaten/kota UMKM yang terdampak COVID-19, hingga September lalu terdapat 9.817 UMKM.

Oleh karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, khususnya pemberlakuan jam berusaha, omzet UMKM berkurang.

"Pendapatan UMKM mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan pengurangan pegawai UMKM tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kembali UMKM, di antaranya pemasaran secara digitalisasi, memfasilitasi UMKM untuk melakukan penjualan pada “market place”, baik berskala nasional maupun internasional, dan promosi melalui media elektronik dan media daring, serta pameran virtual, guna memperkenalkan produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, mendorong UMKM meningkatkan daya saing melalui fasilitasi sertifikat halal, fasilitasi kemasan produk, bantuan alat pendukung produksi, mendekatkan pada akses pembiayaan, serta menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya dalam pengembangan UMKM.

"Kita juga menggali usaha-usaha baru yang berasal dari kearifan lokal yang selama ini belum tersentuh, contohnya pemanfaatan lidi nipah dari Kota Kapur yang saat ini sudah diekspor ke Nepal," katanya.

Selain itu, melakukan pelatihan produktivitas untuk membuat kerajinan yang diorientasikan kebutuhan lokal, nasional, dan ekspor, pendampingan baik oleh pembina UMKM, menyediakan konsultan PLUT, PPKL, dan pendamping pasca-pelatihan, sosialisasi dan mendorong UMKM memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat melalui program dan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 2,4 juta hingga mengimbau seluruh ASN membeli produk UMKM Bangka Belitung.

"Kita mengakui masih ada kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran yang mengakibatkan program dan kegiatan belum dapat dijalankan secara optimal, sumber daya manusia UMKM sangat terbatas mengakibatkan program dan kegiatan yang berbasis teknologi, tidak dapat direalisasikan secara optimal," katanya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepulauan Babel Melati Erzaldi menggandeng komunitas, lembaga, untuk memberi pendampingan UMKM mulai dari foto produk, pembuatan konten, sampai pemasaran, dengan memanfaatkan platform digital.

Perubahan zaman memaksa semua sektor mau tidak mau menggunakan platform digital.

Oleh karena itu, Dekranasda terus mendorong UMKM memanfaatkan platform digital ini guna menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Masih banyak UMKM, khususnya di Babel, yang belum memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya," katanya.

Pembentukan ekosistem UMKM belum terkondisi dalam memanfaatkan teknologi digital dan bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, UMKM Babel perlu dibekali dengan kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk, jangkauan pemasaran, permodalan, dan manajemen.

"Untuk memperkuat ekosistem digital, kita juga mendorong anak-anak milenial bergabung dalam komunitas dan lembaga untuk mendedikasikan dirinya memajukan UMKM di daerah ini," katanya.

Bantuan modal

PT Timah Tbk telah mengucurkan Rp21,6 miliar untuk membantu permodalan kalangan pelaku UMKM  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya dalam operasional perusahaan, guna menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

Pada 2020, perusahaan itu telah menyalurkan dana program kemitraan Rp21,6 miliar untuk membantu 431 UMKM di wilayah operasional perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen Dharmawi, mengatakan dana bergulir program kemitraan sebesar Rp21,6 miliar bagi pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau ini, sebagai bentuk komitmen PT Timah Tbk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM di tengah pandemi.

Dana program kemitraan tahun ini digulirkan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada September 2020 sebesar Rp9 miliar dan tahap kedua yang disalurkan pada Desember lalu sebesar Rp12,6 miliar, merupakan bantuan modal produktif bagi para UMKM untuk bertahan dan mengembangkan usaha di tengah badai pandemi.

Melalui penyaluran dana kemitraan ini, PT Timah ingin UMKM di seluruh wilayah operasional untuk bangkit dan beradaptasi sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, PT Timah terus berupaya untuk mengembangkan UMKM, termasuk dalam proses pemasarannya.

Apalagi, saat ini PT Timah juga memaksimalkan TINS Gallery sebagai tempat untuk memasarkan produk UMKM dan membuka gerai di Bandara Depati Amir Pangkalpinang agar produk UMKM bisa dibeli oleh wisatawan.

“Ini merupakan program rutin tahunan yang dilakukan PT Timah sejak 2000 untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan PT Timah terus berkomitmen untuk membantu serta membentuk 'local heroes', khususnya UMKM, agar terus bisa berkembang hingga menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel Fahma Sari Fatma mengatakan pemerintah pusat selama 2020 telah mengucurkan Rp1,18 triliun dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Babel, guna membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat COVID-19.

Realisasi PEN di Bangka Belitung hingga 30 Desember 2020 mencapai Rp1,18 triliun, dengan rincian PKH Rp79.053.145.000, BPNT/Bansos Sembako Rp123.350.300.000, Bansos Tunai Rp148.248.900.000, Prakerja Rp196.815.550.000, Insentif Nakes Pusat Rp2.051.281.830, Padat Karya Tunai Kementan Rp16.470.856.888.

Selain itu, PEN Padat Karya Tunai Kemenhub Rp527.850.000, Padat Karya Tunai Kemen PUPR Rp85.312.551.000, Padat Karya Tunai Kemen KLH Rp26.906.664.000, Bantuan Pelaku Usaha Mikro Rp145.555.200.000, Subsidi Upah Rp144.416.622.222, BLT Dana Desa Rp108.471.900.000, Subsidi Bunga UMKM KUR Rp24.959.045.904, Subsidi Bunga UMKM Non KUR Rp39.947.719.530, Beras PKH Rp10.491.131.970, Diskon Listrik PLN Rp28.698.435.845, Klaim RS Rp193.105.400.

Program PEN merupakan kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan dengan baik.

Pandemi menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, di tengah kekhawatiran risiko resesi ekonomi.