Jakarta (Antara Babel) - "Timang-timang anakku sayang," itu lagu yang pernah dinyanyikan Anang dan Krisdayanti untuk anak tercintanya yang baru lahir. Sedangkan "Timang-timang KPK-Polri sayang," barangkali lagu yang kini sedang disenandungkan oleh Ibu Pertiwi pada dua putra jagoannya yang tengah "berseteru".
Polri dilahirkan Ibu Pertiwi di Tanah Air pada 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D yang ditugaskan untuk mengamankan masyarakat.
Sedangkan sang "adik" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilahirkan Ibu Pertiwi di Tanah Air pada 2002 berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditugaskan untuk mengamankan uang rakyat dari para koruptor.
Mereka "jagoan-jagoan" Ibu Pertiwi dalam memberantas kejahatan, entah itu kejahatan secara fisik atau kejahatan yang bermula dalam pikiran seorang pejabat negara yang menyelewengkan uang amanah rakyat. Kini, kedua lembaga itu sedang berada pada situasi yang saling tidak mengenakkan.
Semua itu bermula ketika Presiden Joko Widodo berencana mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman dengan calon Kapolri baru, dengan mengajukan nama calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Gunawan pada Jumat (9/1).
Kemudian presiden akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan nama Komjen Pol Budi Gunawan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk persetujuan dan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Namun satu hari menjelang pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan di DPR, KPK menetapkan jenderal bintang tiga itu sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan saat Budi menjabat di Mabes Polri periode 2003-2006.
Pada Selasa (31/1), awak media menyambangi kediaman Budi Gunawan untuk meminta keterangan, dan yang didapat adalah Budi tetap ke DPR esok hari.
Keesokan harinya, DPR meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Di sinilah publik gelisah menunggu keputusan Presiden Jokowi. Protes, penolakan, dan keresahan masyarakat bermunculan meminta agar Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan.
Akhirnya Presiden memutuskan pada Jumat (16/1) bahwa Budi Gunawan ditunda pelantikannya. Sementara Sutarman diberhentikan, dan segala tugasnya diserahkan pada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Pada babak ini, keresahan itu mulai mereda.
Pada waktu penundaan pelantikan ini dimanfaatkan oleh Budi Gunawan untuk mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas status tersangka dirinya yang ditetapkan oleh KPK. Budi Gunawan mempertanyakan keabsahan status tersangka yang menyemat pada namanya.
Babak baru
Babak baru dimulai ketika penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1) pagi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan bahwa Bambang ditangkap karena menjadi tersangka kasus dugaan menyuruh orang lain untuk memberikan kesaksian palsu pada perkara sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 dalam kapasitasnya sebagai pengacara.
Kali ini tak hanya publik yang gempar, tapi sang presiden di Istana Negara. Siang itu, Presiden memanggil pimpinan KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti ke Istana Bogor untuk membicarakan perihal Bambang. Sedangkan di KPK dan beberapa wilayah, masyarakat mulai berunjuk rasa mendukung KPK.
Pernyataan presiden kala itu adalah "Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing."
Bambang berada di Bareskrim sejak pukul 07.30 WIB dan dilepaskan pukul 01.30 WIB keesokan harinya. Bebasnya Bambang melalui diskusi yang cukup alot lewat sejumlah aktivis antikorupsi dan pimpinan KPK yang melobi.
Tak berhenti di Bambang, Sabtu (24/1) siang itu juga Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.
Sedangkan pada Rabu (28/1) giliran wakil ketua KPK lainnya Zulkarnaen yang dilaporkan atas dugaan kasus suap dan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur pada 2008.
Adapun Abraham Samad, sudah lebih dulu dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pengacara Budi Gunawan, dan kembali dilaporkan oleh KPK Watch atas dugaan pelanggaran etika karena telah dikabarkan pernah melakukan lobi-lobi politik dengan sejumlah petinggi partai untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo saat itu.
Praktis, seluruh pimpinan KPK bakal berurusan dengan hukum dan satu telah resmi jadi tersangka. Banyak kalangan menilai ada kejanggalan dari proses pelaporan pimpinan KPK yang berturut-turut.
Asa mulai terbentuk ketika Presiden Jokowi membentuk tim independen beranggotakan sembilan orang yang berasal dari berbagai kalangan profesi.
Mereka adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafi'i Maarif, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, sosiolog Imam Prasodjo, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional UI Himahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Pangabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada presiden dalam memutuskan maslah itu.
Tim Sembilan yang mirip dengan Tim Delapan di kala perseteruan KPK di masa pemerintahan SBY itu bekerja cepat. Pada Rabu (28/1) tim menelurkan lima butir rekomendasi untuk presiden.
Rekomendasi itu adalah presiden seyogianya memberi kepastian terhadap siapa pun penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum, baik KPK maupun Polri.
Presiden seyogianya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.
Presiden seyogianya menghentikan segala upaya yang diduga kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapa pun, baik KPK maupun Polri dan masyarakat pada umumnya.
Presiden seyogianya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etik profesi yang diduga dilakukan oleh personel Polri maupun KPK.
Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.
Harapan Rakyat
Kini keputusan berada di tangan presiden, harapan rakyat Indonesia pun semakin besar di tangannya. Namun seorang pakar hukum tata negara bernama Refly Harun mengatakan sang Presiden Indonesia saat ini tengah disandra.
Jokowi disandra oleh dilemanya. Jika batal melantik Budi Gunawan ia melanggar hukum karena tak menuntaskan pilihannya atas Budi Gunawan sebagai calon Kapolri serta menyalahi DPR yang telah meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun jika tetap melantik Budi Gunawan Jokowi mematahkan kepercayaan rakyat.
Refly Harun mengatakan, apabila presiden berlarut-larut dalam memutuskan kebijakan untuk menghentikan polemik KPK-Polri akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Jokowi.
"Kalau terombang-ambing seperti ini akan mengganggu konsentrasi kita dalam menangani agenda ketatanegaraan, nanti bisa terbengkalai. Yang kedua kepercayaan publik, jangan sampai kepercayaan publik pada presiden ini menurun," ujar dia.
Refly berpendapat, lima butir rekomendasi yang ditelurkan oleh tim independen sudah cukup mewakili suara publik. "Rekomendasi itu cukup mewakili suara publik, mewakili rasionalitas dan hati nurani. Jadi ada ruang bagi kepoilisian untuk memperbaiki diri dan ada ruang bagi KPK untuk memperbaiki diri," kata ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia ini.
Ia berargumen, solusi untuk penyelesaian polemik KPK-Polri harus didasarkan pada rasionalitas dan hati nurani. "Kalau kita berpegang pada hati nurani, kita harus memegang etika tertinggi bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun dia, entah itu Budi Gunawan atau bukan Budi Gunawan, yang mendapat status tersangka dilantik menjadi pejabat publik," ujar dia.
Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali pun turut menyuarakan pendapatnya tentang polemik KPK-Polri yang sebaiknya tidak didasarkan semata-mata pada hukum. Hatta berpendapat, keutuhan bangsa dan negara lah yang seharusnya menjadi tujuan.
"Menurut saya sebaiknya (permasalahan KPK-Polri) tidak semata-mata hukum, tapi ada penyelesaian demi keutuhan bangsa dan negara. Itu penyelesaian yang lebih baik dan di atas penyelesaian hukum," ujar Hatta.
Kini setiap akhir pekan sepertinya menjadi hari rehat dari babak-babak polemik KPK-Polri yang tak kunjung berakhir, untuk kemudian kembali pada babak baru atau bahkan mungkin babak akhir di pekan selanjutnya.
Sidang praperadilan status tersangka Budi Gunawan akan digelar Senin (2/2). Semua perhatian akan tertuju pada keputusan hakim, apakah mengesahkan status tersangka Budi Gunawan atau tidak. Atau bahkan menolak?.
