Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung duduk bersama membahas permasalahan Gas LPG subsidi 3 kilogram di masyarakat yang belum menemui titik temu.
"DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kunjungi Dinas Perindustrian dan Perdaganga (Disprindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk berkordinasi dan duduk bersama untuk tuntaskan permasalahan tabung gas LPJ subsidi 3 kg," kata Kepala Disperindag Babel, Sunardi di dampingi Kabid Prelindungan Konsumen dan Kementrologian, Fajri Djagahitam, di Pangkalpinang, Kamis.
Sunardi mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik kedatangan DPRD Kabupaten Bangka Tengah sebab kunjungan tersebut dalam upaya duduk bersama mencari sulusi seputar permasalahan tabung gas LPJ subsidi 3 kg yang terjadi selama ini, khususnya di wilayah kabupaten Bangka Tengah.
"Kami menyabut baik kedatangan bapak-bapak dan mudah-mudahan dengan duduk bersama menghasilkan solusi teradap permasalahan gas LPJ 3 kg di Bangka Tengah," kata Sunardi.
Sunardi menjelaskan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel terhadap gas subsidi 3 kg sebagai pengawasan dan pendistribusiannya. Tentunya dalam pertemuan ini juga akan di bahas mengenai regulasi gas LPJ subsidi 3 kg yang di atur oleh Kementrian ESDM.
"Kita berbicara di sini bagimana pengawasan dan pendistribusian gas subsidi dari agen sampai pangkalan. Kita diskusi kendala-kendala yang di hadapi sebab peruntukannya untuk masyarakat miskin," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Edi Purwanto menjelaskan kunjungan DPRD Kabupaten Bangka Tengah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berkordinasi seputar permasalahan gas LPJ subsidi 3 Kg, termasuk kuotanya. Dimana menurutnya di rasa masih kurang.
Kunjungan yang dilaksanakan ini untuk menindaklajuti asapirasi masyarakat Bangka Tengah atas kebutuhan gas LPJ subsidi ukuran 3 kilo yang masih mengalami kekurangan mengingat kebutuhan masyarakat akan gas subsidi tabung hijau 3 kilo sangat tinggi karena minyak tanah sudah tidak ada lagi.
"Jumlah penduduk Bateng ada 194 ribu jiwa dengan kuota pengadaan LPJ 3 Kg belum bertambah. Bentuk aspirasi yang harus di perjuangkan. Kehadiran kami di sini berkordinasi untuk penambahan kuota masyarakat Bangka Tengah. Tentunya pertemuan ini untuk mencari solusi, " katanya.
Dalam diskusi tersebut, Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, Fadjri Djagahitam menyarakan kepada DPRD Bateng untuk berkordinasi lebih lajut ke pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Pangkalbalam Pangkalpinang.
