Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tanda-tanda pemulihan antarnegara dari dampak pandemi COVID-19 belum merata akibat adanya perbedaan kecepatan dalam vaksinasi.
Hal itu dikatakan saat menghadiri pertemuan daring The Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (FMCBG) pada Rabu (7/4).
“Kerja sama multilateral sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses terhadap vaksin COVID-19 yang aman, efektif dan terjangkau,” katanya dalam keterangan resmi Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani mengatakan setiap negara harus memiliki komitmen dalam menjamin akses dan distribusi vaksin bagi semua negara di dunia demi mencapai pemulihan ekonomi global secara bersama-sama.
“Pandemi COVID-19 di dunia baru akan tuntas jika penyebaran di seluruh negara dunia tertangani,” tegasnya.
Sementara untuk Indonesia, Sri Mulyani menuturkan kebijakan penanganan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi telah sejalan dengan arah kebijakan G20 yang tertuang dalam G20 Action Plan.
Pemerintah Indonesia melanjutkan dukungan kebijakan yang diperlukan termasuk dukungan fiskal serta melakukan reformasi struktural untuk mendukung pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
G20 sendiri menekankan untuk menghindari penarikan stimulus terlalu dini karena seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki negara-negara anggota masih dibutuhkan untuk menangani pandemi.
Kebutuhan tersebut meliputi dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, memerangi ketimpangan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.
G20 menilai negara-negara miskin atau low-income countries mengalami tantangan lebih berat dalam menghadapi pandemi sehingga para negara anggota siap mendukung melalui berbagai upaya.
Upaya itu meliputi Special Drawing Rights (SDR) General Allocation, perpanjangan penundaan pembayaran kewajiban utang melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga Desember 2021, serta implementasi G20 Common Framework on Debt Treatment.
G20 juga mendukung Penambahan Investasi (Replenishment) International Development Association (IDA)-20 yang akan diselesaikan pada Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan negara-negara miskin.
Kemudian untuk agenda perpajakan internasional, G20 menekankan untuk mencapai konsensus global atas dua pilar perpajakan internasional terkait ekonomi digital pada pertengahan 2021 mendatang.
Selain itu, G20 turut mendukung kerja sama dalam rangka memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk membangun basis penerimaan perpajakannya.
“Kami berharap konsensus ini dapat tercapai pada pertengahan tahun ini dan dapat segera diimplementasikan,” ujar Sri Mulyani.
Terakhir, G20 menekankan pentingnya agenda global atas mobilisasi pembiayaan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan, berdaya tahan dan inklusif.
