Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan rencana kerja sama untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Tanjungkalian, Mentok agar bisa lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan daerah.
"Pelabuhan itu merupakan pelabuhan penyeberangan kapal feri di bawah kewenangan PT ASDP, ke depan kami harapkan Pemkab Bangka Barat bisa bekerja sama dalam pengelolaan kawasan agar perekonomian masyarakat semakin maju dan retribusi meningkat," kata Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Barat Novaroly di Mentok, Selasa.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pada Rabu (9/6) Pemkab Bangka Barat yang dipimpin Bupati Sukirman melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta.
Pada kesempatan itu, dibahas kemungkinan kerja sama pengembangan kawasan Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Tanjungkalian.
"Saat ini Pemkab Bangka Barat memiliki sekitar empat hektare lahan di sekitar Pelabuhan Tanjungkalian yang bisa dimanfaatkan untuk parkir, rest area, ruang VIP dan lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pintu gerbang utama penyeberangan Pulau Bangka-Sumatera dan selalu ramai, terutama pada saat hari besar keagamaan dan masa libur.
"Penyeberangan di Pelabuhan Tanjungkalian juga merupakan salah satu titik pantau saat lebaran, natal dan tahun baru," ujar Novaroly.
Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), status peruntukan lahan yang dimiliki Pemkab Bangka Barat di kawasan itu masuk dalam wilayah pariwisata dan bisa dikembangkan dengan konsep penyeberangan feri berbasis agro wisata.
"Pada kesempatan itu juga disinggung terkait kemungkinan rencana adanya penambahan satu dermaga," kata dia.
Novaroly mengatakan, terkait konsep keinginan Pemkab melakukan pengembangan di kawasan itu disambut baik perwakilan ASDP Pusat dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat melalui rapat koordinasi agar lebih rinci apa-apa saja yang akan dikerjasamakan.
"Begitu juga dengan rencana revitalisasi Pelabuhan Laut Mentok sebagai alternatif pengembangan pelabuhan menjadi pelabuhan rakyat yang dikombinasikan dengan pengembangan pariwisata sejarah, UMKM dan jasa," katanya.
Hasil kegiatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Mentok perlu dilakukan peninjauan kembali karena adanya perubahan hirarki dari status pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan pengumpan regional, dalam hal ini menjadi kewenangan gubernur.
"Dan saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali untuk menjadi pelabuhan pengumpan lokal, dalam hal ini nantinya akan menjadi kewenangan Bupati Bangka Barat, sesuai konsep Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) klaster Eropa Kota Mentok," katanya.
Pemkab Bangka Barat ajukan kerja sama kembangkan kawasan Pelabuhan Tanjungkalian
Selasa, 15 Juni 2021 13:31 WIB