Manado (Antara Babel) - General Manager Garuda Indonesia Cabang Manado Dedy Irawan mengatakan bahwa pembebasan visa bagi 45 negara masuk ke Indonesia menjadi peluang yang relatif cukup bagus buat Maskapai Garuda.
Sementara itu, wisatawan mancanegara (wisman) yang paling banyak datang dari Australia dan Tiongkok. Diperkirakan akan bertambah lagi seiring dengan dibebaskannya visa tersebut.
"Garuda sudah masuk di negara-negara tersebut," kata Dedy di Manado, Minggu.
Garuda, kata dia, sebagai anggota SkyTeam tentunya ini akan memudahkan wisatawan dari Amerika, Eropa, dan Tiongkok untuk datang ke Indonesia dengan menggunakan airline-airline yang tergabung dalam Skyteam.
"Di sisi lain, kami juga menyiapkan rute-rute langsung, khususnya dari Tiongkok ke Bali, seperti Beijing-Denpasar, Guangzhou-Denpasar, dan rute-rute lain di dengan menggunakan skema charter," jelasnya.
Mampu Tingkatkan Devisa
Pembebasan visa bagi wisman dari 45 negara di dunia mampu mendatangkan devisa bagi negara maupun di daerah.
"Dengan dibebaskannya visa masuk bagi warga negara asing dari 45 negara untuk berkunjung ke Indonesia sebagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan wisman, juga memberikan devisa yang jauh lebih besar di semua sektor perekonomian," kata pengamat ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr. Joubert Maramis.
Joubert mengatakan bahwa pembebasan visa memang sudah saatnya bagi Indonesia karena pertama untuk memicu datangnya turis asing sehingga bisa datangkan devisa.
Saat ini, katanya, banyak negara luar negeri yang mulai menerapkan bebas visa, Misalnya, Jepang, dahulu negara ini keras di bidang visa, kini sudah bebas visa.
Bebas visa, kata dia, memang salah satu elemen pemicu datangnya turis asing ke Indonesia. Namun, kepuasan mereka bukan terletak pada bebas atau tidaknya visa, melainakan pada perbedaan harapan dan kenyataan mereka terhadap objek wisata yang akan dikunjungi.
"Mereka tidak akan puas jika harapan mereka tinggi. Namun, kenyataan di lapangan tidak. Ini membuat loyalitas kunjungan menjadi rendah," jelasnya.
Jadi, kata dia, peranan pemerintah daerah harus tinggi artinya harus profesional dalam menata kembali objek-objek wisata di daerah.
Sebaiknya, objek wisata dikelola dengan profesional, seperti di Bali. Memang sistem kepariwisataan bukan hanya masalah objek wisata tetapi juga produk budaya, seperti seni tari, seni musik, acara tradisonal, kebiasaan masyarakat, kemudahan, dan kelengkapan sistem hotel, transportasi, dan kuliner.
Strategi pengembangan pariwisata di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bisa ditempuh dengan pendekatan pertama ekowisata dan kedua wisata massal.
Turis asing, kata dia, menyukai ekowisata sehingga objek wisata harus dibagi mana yang cocok ekowisata dan mana yang wisata massal. Hal ini penting karena strategi, infrastruktur, pengelolaan, dan pemasaran sangat berbeda fokusnya.
Jika tidak dipilah dan dikembangkan, sulit daerah mengambil peluang dari kebijakan bebas visa tersebut. Hal ini logis karena berdasarkan riset lama kunjungan wisata turis asing di Sulut hanya tiga sampai empat hari. Kalau di Bali, bisa hingga dua minggu.
Begitu pula, penataan objek wisata yang masih wisata massal membuat tingkat kebersihan objek wisata masih relatif kurang bagus.
Objek wisata di Sulut, misalnya, masih relatif kurang profesional pengelolaannya. Oleh karena itu, kata dia, sudah saatnya daerah punya BUMD pariwisata yang berbentuk perseroan terbatas dan fokus kelola objek wisata milik pemerintah daerah (pemda).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pariwisata ini jalan satu-satunya untuk membuat pengelolaan objek wisata lebih profesional. Pemda dapat melakukan penyertaan modal langsung ke BUMD ini yang jika tidak sangat sulit bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan pariwisata untuk berinvestasi di objek wisata.
Tanpa BUMN ini, pemda atau SKPD hanya bisa merealisasikan kegiatan yang bersifat seremonial saja, misalnya sosialisasi atau bantuan sporadis ke elemen kepariwisataan di wilayahnya.
Tujuan Wisata Ditambah
Chief Executive Officer Lippo Homes Ivan Budiono menyambut baik pembebasan visa turis masuk ke Indonesia berarti kesiapan Indonesia harus menambah pembangunan tujuan wisata.
Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci Tbk. akan membangun beberapa daerah di Indonesia Timur yang selama ini sudah menjadi tujuan utama wisata, ataupun memiliki potensi dikembangkan ke depan.
"Kami melihat Indonesia bagian Timur sangat kaya akan sumber daya alam sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata," katanya.
Pada tahun ini, kata dia, Lippo akan mulai membangun tempat tujuan wisata domestik maupun mancanegara di Kota Manado, kemudian ke Pulau Komodo dan ke Raja Ampat Sorong.
"Tiga wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, selain kerja sama dengan pemerintah, juga harus ada sentuhan swasta sehingga lebih cepat," jelasnya.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan investor asing untuk bergabung dalam pembangunan tersebut sehingga realisasinya cepat selesai.
Saat ini, Lippo Group melakukan investasi sebesar Rp6 triliun untuk membangun kawasan perumahan dan bisnis Monacobay di Kota Manado, Provinsi Sulut.
Ia mengatakan bahwa Monaco Bay adalah pembangunan terbesar dan terbaru di kawasan Indonesia timur dan merupakan satu-satunya pengembangan berkonsep "luxurious resort style integrated".
Dengan demikian, lanjut dia, adanya Monaco Bay yang dikembangkan dengan konsep "resort style" ini akan menyandingkan Manado dengan kota-kota resor berstandar internasional terbaik dunia, seperti Monaco City.
Meski butuh waktu, pemerintah yakin implementasi bebas visa bagi 45 negara akan lancar dan tidak ada hambatan teknis yang berarti dalam pelaksanaannya.
