Koba (Antara Babel) - Tersangka kasus narkoba, Pb (35) akan mempraperadilankan pihak Kepolisian Resor (Polres) Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait persoalan kewenangan dalam menangani kasus itu.
"Sah-sah saja tersangka mengajukan praperadilan karena setiap orang berhak mencari keadilan dan itu diatur dalam undang-undang," kata Kapolres Bangka Tengah AKBP M Zainul menanggapi persoalan itu di Koba, Senin.
Ia menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka sudah sesuai prosedur dan aturan karena yang bersangkutan terbukti terlibat kasus narkoba dan itu dikuatkan dengan barang bukti.
"Menurut pelaku kewenangan menangkap pelaku kasus narkoba adalah BNN, itu pendapat tersangka dan yang pasti kami juga berhak memproses kasus narkoba ini," ujarnya.
Ia mencontohkan, di Polres ada Satuan Narkoba dan itu membuktikan kalau polisi berhak menangkap pelaku narkoba sepanjang penangkapan yang dilakukan tidak salah prosedur.
"Tidak ada salah prosedur, tidak ada salah tangkap. Pelaku terbukti menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya," ujarnya.
Ia menghargai praperadilan yang dilakukan tersangka narkoba tersebut dan piha kepolisian sebagai penegak hukum tentu menghargai, taat dan menghormati hukum.
"Silahkan saja praperadilan, semua orang tidak memandang siapa saja berhak mendapatkan keadilan, termasuk tersangka narkoba tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka narkoba tersebut maka pihaknya akan didampingi Bikkum Polda Bangka Belitung.
"Adanya praperadilan yang dilakukan Pb ini sebenarnya ada manfaat besar bagi kami supaya bisa bertindak benar dan sesuai prosedur," ujarnya.
Berita Terkait
Kemenkumham Babel sabet tiga penghargaan dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum
3 Desember 2024 14:27
Jaksa ICC: Tidak ada dasar hukum penangguhan penangkapan Netanyahu
30 November 2024 11:21
Kuasa hukum Firli Bahuri sambangi Polda Metro Jaya
28 November 2024 11:28
Kementerian Hukum pastikan seleksi CPNS berjalan lancar
26 November 2024 20:10
Bupati Bangka Tengah: PGRI wadah lindungi guru dari persoalan hukum
26 November 2024 10:50
Tim hukum pertanyakan KPK periksa calon Gubernur Bengkulu petahana
24 November 2024 02:12
"Kick Off Meeting" audit transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
19 November 2024 15:31
Kuasa hukum ajukan hadirkan Tom Lembong pada sidang gugat praperadilan
18 November 2024 13:27