Jakarta (Antara Babel) - Partai Gerindra tidak akan menerima tawaran dari Presiden Jokowi bila ada reshuffle atau perombakan kabinet.
"Kalau kami ditawarkan, kami tetap pada posisi oposisi," kata Sekjen
Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi, kepuasan
masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Banyak kebijakan yang
menurut Gerindra agak melenceng dari cita-cita saat kampanye Jokowi.
Gerindra, sambungnya, mencatat dua kali presiden menaikkan BBM dan dua kali pulan dia menurunkan harga BBM.
Tak
hanya itu, dalam rancangan UU APBN 2015, pos untuk subsidi BBM dihapus,
padahal menurut dia Gerindra tidak menyetujui penghapusan pos tersebut
karena menjadi jangkar pengaman rakyat, terutama masyarakat
berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas dan perlindungan
terhadap harga BBM.
"Ada kecenderungan pemerintah mudah
memutuskan suatu keputusan tapi juga mudah membatalkan atas keputusan
yang dimaksud dan ini ada kesan coba-coba dan pengelolaan dan tata
kelola yang kurang bagus dalam sistem pemerintahan karena semua sektor,
politik, usaha dan olahraga seperti PSSI, perlu dapat kepastian apa dan
bagaimana, ada trens seperti itu. Ini kecenderungan yang tidak baik,"
ujarnya.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet adalah langkah tepat sebagai jalan keluar dalam meningkatkan kinerja pemerintah.
"Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan
presiden atas masukan yang disampaikan pembantu-pembantu presiden tidak
akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," kata Muzani.
Jika Ada Reshuffle, Gerindra Tolak Pos Menteri dan Tetap Oposisi
Senin, 20 April 2015 23:02 WIB
"Kalau kami ditawarkan, kami tetap pada posisi oposisi,"