Jakarta (Antara Babel) - Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama dengan sejumlah lembaga
internasional lainnya menggelar simposium di Bangkok, 11-13 Maret 2013
untuk memerangi perdagangan hewan liar di Asia.
"Kejahatan ini menghancurkan biodiversitas, mengurangi pemasukan
negara, dan menghalangi masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang
berkelanjutan, serta melanggar penegakan hukum dan keamanan nasional,"
kata Wakil Presiden ADB, Bruce Davis, dalam keterangan tertulis yang
diterima ANTARA News, di Jakarta, Selasa.
Menurut Bruce Davis, kejahatan perdagangan hewan liar juga
memunculkan ancaman serius kepada kesehatan karena pengangkutan hewan
liar diduga dapat menyebarkan penyakit.
Simposium selama tiga hari itu akan diikuti antara lain oleh aparat
hukum senior, jaksa penuntut umum, polisi lingkungan, petugas bea cukai,
dan pakar penegakan hukum pemerintah.
Diperkirakan terdapat lebih dari 120 perwakilan yang berasal dari
beragam lembaga masyarakat sipil, kelompok pecinta lingkungan,
organisasi antarpemerintah, bank pembangunan multilateral (termasuk Bank
Pembangunan Afrika dan Bank Dunia), serta lembaga-lembaga di bawah
naungan PBB.
Simposium itu menyatakan bahwa perdagangan hewan liar secara ilegal
merupakan tantangan bagi Asia antara lain karena hal tersebut adalah
bisnis yang sangat menguntungkan.
Selain itu, tindakan melanggar hukum tersebut juga diduga merupakan
hasil dari kelompok kejahatan transnasional yang terorganisir dan
beroperasi di beragam kawasan.
Kehidupan hewan liar yang diperdagangkan tersebut dapat berasal dari
dalam Asia atau juga bisa datang dari benua lainnya dan masuk ke Asia.
Sejumlah produk ilegal seperti gading dan tanduk badak biasa
dipindahkan dari Afrika ke Asia, begitu pula halnya dengan hiu yang
bersumber dari Amerika Latin.
ADB: perdagangan hewan liar diperangi aparat Asia
Selasa, 12 Maret 2013 12:02 WIB
Kejahatan ini menghancurkan biodiversitas, mengurangi pemasukan negara, dan menghalangi masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang berkelanjutan, serta melanggar penegakan hukum dan keamanan nasional.