Jubir: Dua tahun Presiden Jokowi pimpin transformasi progresif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo terus memimpin transformasi progresif Indonesia dalam dua tahun masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Presiden Joko Widodo tidak surut mewujudkan mimpi terbesar bangsa, yaitu Indonesia Maju. Mimpi yang hanya bisa diwujudkan oleh transformasi progresif di segala bidang," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Fadjroel mengatakan krisis, resesi dan pandemi COVID-19 tidak boleh melemahkan, melainkan melahirkan ketangguhan menggerakkan transformasi, dan menumbuhkan kualitas bangsa.

"Seperti pesan Presiden Joko Widodo bahwa 'krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi'," tutur Fadjroel.

Dia mengatakan di masa pandemi, prestasi internasional tetap berhasil diraih Indonesia. Thomas Cup 2020 kembali ke pangkuan Indonesia setelah 19 tahun, juga presidensi G-20 negara perekonomian terbesar di dunia berada di tangan Indonesia.

Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo konsisten memimpin proses transformasi progresif dalam koridor konstitusi, regulasi, demokrasi dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, fondasi transformasi progresif dimulai dari perubahan cara kerja bangsa khususnya pemerintahan.

"Cara kerja pemerintahan harus efektif-efisien, melayani dan memberdayakan rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan perubahan cara kerja ditopang oleh penyederhanaan regulasi, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020. Cara kerja baru Bangsa Indonesia juga diperkuat oleh organisasi pemerintahan yang maju yaitu birokrasi yang tidak rumit, tidak koruptif, dan terintegrasi secara digital.

Maka, kata dia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya membentuk organisasi pemerintahan maju.

"Cara kerja baru yang ditopang penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah landasan penting implementasi kebijakan di semua bidang," ucap dia.

Lebih jauh Fadjroel mengatakan selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Pertama, kata dia, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Sehingga, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas COVID-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien COVID-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.

Penanganan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kata dia, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.

Sementara itu sebagai upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Fadjroel menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.

"Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor enam di dunia. Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin COVID-19 pada tahun 2022," ujarnya menjelaskan.

Dia menekankan penanganan pandemi COVID-19 Indonesia juga diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus, vaksinasi dan perekonomian.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan kedua 2021 pun mencapai pertumbuhan 7,07 persen setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai minus 5,32 persen. Sedangkan pada tingkat sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat, dia menyebut, tetap terjaga.

Tiga strategi penanganan pandemi COVID-19 yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM menurutnya, menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia.

Kedua, kebijakan pembangunan dalam narasi Indonesia Sentris tetap dilaksanakan antara lain pembangunan sumberdaya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri.

Selama dua tahun ini Fadjroel menuturkan, Presiden melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, embung dan lain-lain agar tercipta keterhubungan antardaerah. Sedangkan pembangunan SDM diwujudkan dalam kebijakan merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

"Sementara transformasi ekonomi dalam bentuk ekonomi hijau direalisasikan dengan melanjutkan upaya deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan program Energi Baru Terbarukan (EDT) seperti Solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan termasuk restorasi lahan gambut dan mangrove," paparnya.

Adapun hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang. Pada sektor UMKM, Presiden juga mendorong hilirisasi industri dan digitalisasi.

Ketiga, kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif, termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik secara lisan dan tertulis.

Dia menyampaikan Presiden Joko Widodo melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.

"Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua, sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia," katanya menjelaskan.

Fadjroel mengatakan transformasi progresif bangsa Indonesia akan ditandai dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di mana persiapan lokasi dan konsep tata kotanya sudah berjalan. Supres RUU IKN juga telah disampaikan kepada DPR RI.

Dia mengatakan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dua tahun "membajak pandemi" dengan transformasi progresif. Pencapaian selama dua tahun ini, kata dia, adalah buah dari gerak kolaboratif Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat, dan akan terus bergerak bersama mencapai Indonesia Maju.

"Terimakasih kepada 270 juta rakyat Indonesia untuk gotong-royong dan kesukarelaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita yakin Indonesia Maju, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh," ujarnya.