Jakarta (Antara Babel) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan pemerintah tidak membuka proses rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2015.
"Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran maksimumnya itu Rp10 juta sampai dengan Rp200 juta," kata Yuddy di Jakarta pada Jumat.
Menurut Yuddy, pemerintah tidak membuka proses rekrutmen CPNS dan sedang melakukan morotarium.
Yuddy menjelaskan banyaknya penipuan rekrutmen CPNS yang beredar di masyarakat disebabkan informasi keputusan di pemerintah yang tidak disosialisasikan sebelumnya.
Sosialisasi kebijakan pemerintah, menurut Yuddy, terhenti di tingkat pusat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
"Jadi kami sudah menyampaikan kebijakan moratorium. Nah seharusnya hal ini disosialisasikan oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, kabupaten atau kota sehingga informasinya menyebar di masyarakat," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan dengan terjadinya kasus penipuan perekrutan CPNS di Jawa Barat yang terungkap pada 29 Juli 2015 lalu akan menjadi pengingat bagi para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Terhadap kasus yang berlangsung saya meminta kepolisian mengusut tuntas dengan prioritas pertama ambil uang penipuannya, kembalikan dulu karena rakyat kecil yang ditipu," ujar Yuddy.
Sebelumnya pada Rabu lalu, ratusan orang korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional III Bandung.
Dalam laporannya, terdapat sekitar 409 orang yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS.
Para korban menanyakan surat keputusan penempatan kerja CPNS kepada kantor BKN.
