Jakarta (Antara Babel) - Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyatakan
dari 24,95 persen publik yang tidak mendukung Partai Amanat Nasional
bergabung dengan pemerintah, 30,10 persen beralasan tindakan partai
pimpinan Zulkifli Hasan itu dianggap egois, hanya mengejar kepentingan
sendiri.
Hal itu disampaikan peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di kantor LSI Denny JA Jakarta, Selasa.
Data tersebut merupakan hasil survei LSI yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
"Sebanyak 30,10 persen publik yang menolak kebijakan PAN bergabung
dengan pemerintah, menilai sikap PAN itu hanya mengejar kepentingannya
sendiri dan murni kepentingan politik sesaat," ujar Rully yang
dimoderatori Dewi Arum.
Ia menambahkan, publik meyakini langkah PAN tersebut karena adanya
tawaran politik tertentu, seperti masuk kabinet dan kepentingan lainnya.
Selanjutnya, 15,10 persen penolak bergabungnya PAN dengan pemerintah
menganggap PAN telah merusak tradisi oposisi dan dinilai tidak kuat
menahan godaan kekuasaan.
Lalu, PAN juga disebut mengkhianati koalisi oleh 14,9 persen responden.
"PAN dianggap mengkhianati komitmen bersama KMP, padahal mereka
adalah salah satu motor utama koalisi tersebut," kata Rully lagi.
Berdasarkan survei LSI Denny JA itu, sebanyak 24,95 persen responden
dari 33 provinsi menyatakan tidak mendukung langkah PAN bergabung
dengan pemerintah.
Namun yang mendukung ada 66,64 persen responden, dan 8,41 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Terkait survei ini, LSI Denny JA melakukan pengumpulan data pada
4--6 September 2015 di 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden
600 orang.
Metode pengumpulan sampel adalah "multistage random sampling", dengan "margin of error" kurang lebih empat persen.
Setelah itu dilakukan riset kualitatif dengan metode wawancara,
analisis media dan "focus group discussion" di enam ibu kota provinsi
terbesar Indonesia, di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar.
Sebelumnya pada Rabu (2/9), PAN menyatakan resmi bergabung dengan
pemerintah, setelah partai tersebut difasilitasi oleh Ketua Umum DPP
Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.
Hal itu ditandai dengan kedatangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno
dengan difasilitasi oleh Wiranto, menemui Presiden Jokowi di Istana
Merdeka Jakarta.
"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah
menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan
negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," kata Zulkifli Hasan.
Tetapi dalam keterangannya kepada presidium Koalisi Merah Putih pada
sebuah pertemuan, Zulkifli menjelaskan bahwa PAN tidak pernah
menyatakan keluar dari KMP atau masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat.
Zulkifli menjelaskan PAN hanya menyatakan bergabung dengan pemerintah.
"PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah, jadi tidak ada
pernyataan kami keluar KMP atau masuk KIH. KMP-KIH sudah tidak relevan
lagi," ujarnya pula.
LSI : 30 Persen Publik Anggap PAN Egois
Rabu, 9 September 2015 23:53 WIB