Jakarta (Antara Babel) - Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyatakan dari 24,95 persen publik yang tidak mendukung Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah, 30,10 persen beralasan tindakan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu dianggap egois, hanya mengejar kepentingan sendiri.
Hal itu disampaikan peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di kantor LSI Denny JA Jakarta, Selasa.
Data tersebut merupakan hasil survei LSI yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
"Sebanyak 30,10 persen publik yang menolak kebijakan PAN bergabung dengan pemerintah, menilai sikap PAN itu hanya mengejar kepentingannya sendiri dan murni kepentingan politik sesaat," ujar Rully yang dimoderatori Dewi Arum.
Ia menambahkan, publik meyakini langkah PAN tersebut karena adanya tawaran politik tertentu, seperti masuk kabinet dan kepentingan lainnya.
Selanjutnya, 15,10 persen penolak bergabungnya PAN dengan pemerintah menganggap PAN telah merusak tradisi oposisi dan dinilai tidak kuat menahan godaan kekuasaan.
Lalu, PAN juga disebut mengkhianati koalisi oleh 14,9 persen responden.
"PAN dianggap mengkhianati komitmen bersama KMP, padahal mereka adalah salah satu motor utama koalisi tersebut," kata Rully lagi.
Berdasarkan survei LSI Denny JA itu, sebanyak 24,95 persen responden dari 33 provinsi menyatakan tidak mendukung langkah PAN bergabung dengan pemerintah.
Namun yang mendukung ada 66,64 persen responden, dan 8,41 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Terkait survei ini, LSI Denny JA melakukan pengumpulan data pada 4--6 September 2015 di 33 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden 600 orang.
Metode pengumpulan sampel adalah "multistage random sampling", dengan "margin of error" kurang lebih empat persen.
Setelah itu dilakukan riset kualitatif dengan metode wawancara, analisis media dan "focus group discussion" di enam ibu kota provinsi terbesar Indonesia, di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar.
Sebelumnya pada Rabu (2/9), PAN menyatakan resmi bergabung dengan pemerintah, setelah partai tersebut difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.
Hal itu ditandai dengan kedatangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan difasilitasi oleh Wiranto, menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," kata Zulkifli Hasan.
Tetapi dalam keterangannya kepada presidium Koalisi Merah Putih pada sebuah pertemuan, Zulkifli menjelaskan bahwa PAN tidak pernah menyatakan keluar dari KMP atau masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat.
Zulkifli menjelaskan PAN hanya menyatakan bergabung dengan pemerintah.
"PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah, jadi tidak ada pernyataan kami keluar KMP atau masuk KIH. KMP-KIH sudah tidak relevan lagi," ujarnya pula.
