Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin minta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengoptimalkan sertifikasi produk halal guna memberikan perlindungan umat Islam terhadap jaminan konsumsi produk tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan Wapres saat menghadiri Pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Ballroom Novotel Bangka, Novotel Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Bangka Belitung, Selasa.
"Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK (usaha mikro kecil) oleh BPJPH direalisasikan sehingga akan makin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global,” ujar Wapres dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin buka KHI di Babel
Baca juga: Wapres serahkan Baznas Santripreneur ke 5.000 santri di Bangka Belitung
Dia mengatakan sertifikasi produk halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Wapres mengungkapkan penyelenggaraan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 menjadi momentum untuk menggaungkan sistem sertifikasi produk halal, memperkenalkan sistem sertifikasi halal, dan logo halal Indonesia.
Dia juga menekankan teknologi dan inovasi memainkan peranan yang signifikan sehingga diperlukan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, khususnya terkait pengembangan produk halal.
Sementara itu, seiring dengan melonggarnya pembatasan sosial atas kasus COVID-19, Wapres optimistis pariwisata Indonesia akan makin meningkat dan objek wisata akan ramai kembali.
Indonesia, kata Wapres, harus mampu mengoptimalkan semua modal dan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal.
"Saya harapkan Bangka Belitung menjadi salah satu percontohan destinasi pariwisata ramah Muslim yang mendunia," jelasnya.
Adapun Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud mengatakan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 dapat menjadi media penguatan sinergi dan kolaborasi antara lembaga yang menangani urusan produk halal di Indonesia.
