Jakarta (Antara Babel) - Setahun sudah Presiden Joko Widodo memimpin Republik Indonesia dan selama hampir setahun itu juga Jokowi telah mencari penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang pada 2014 dimulai dari Desa Sungai Tohor, Kabupaten Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.
Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jokowi pada 27 November 2014 mengunjungi desa itu untuk meninjau pemanfaatan sekat kanal di lahan gambut yang ditujukan untuk menampung air.
Baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Presiden, Jokowi langsung memerhatikan upaya pencegahan karhutla yang pada Februari-Maret 2014 saja menimbulkan kerugian sekitar Rp20 triliun di Provinsi Riau.
Tidak hanya angka tersebut, kerugian utamanya juga dialami oleh masyarakat di Provinsi Riau yang terdampak asap dimana sekitar 51 ribu jiwa terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Itulah mengapa Jokowi pada awal jabatannya mengunjungi daerah yang pernah terkena kebakaran hutan dan mengatasinya dengan pembangunan sekat kanal.
Dalam kunjungannya kala itu, Jokowi mendapat penjelasan dari tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor, Abdul Manan, mengenai manfaat sekat kanal yang terbuat dari pelepah pohon sagu untuk membendung air di kanal yang ada di lahan gambut sehingga area bisa tetap basah dan terhindar dari karhutla.
Manan mengatakan kedalaman lahan gambut di Riau bervariasi, mulai dari 1 meter hingga belasan meter. Tentu saja hal itu menjadi momok yang mengerikan jika terjadi kebakaran lahan gambut karena gambut dapat menyimpan api di bawah permukaannya.
"Inilah yang sering kita keliru memandang gambut hanya sebagai sebuah area yang tidak berguna," ujar Presiden saat kunjungan di Desa Sungai Tohor.
Presiden kala itu melihat lahan gambut yang dikelola masyarakat di Desa Sungai Tohor tetap dipelihara sesuai fungsinya dan dijadikan kebun sagu.
Jokowi yang lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengapresiasi langkah masyarakat setempat yang melestarikan lahan gambut sesuai pada fungsinya dan tidak diubah menjadi kebun kelapa sawit maupun pohon akasia karena dapat memicu kebakaran hutan dengan melakukan pengeringan lahan gambut.
Pemerintah berusaha untuk menghindari konversi lahan gambut ke tanaman monokultur karena efeknya yang begitu besar, dimana jutaan ton emisi karbon dapat terangkat ke udara akibat karhutla yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
Presiden juga telah memperingatkan lahan gambut untuk tidak diubah fungsinya dan ditanami tanaman monokultur yang dapat merusak lingkungan hidup dan yang dapat memicu kebakaran hutan.
Setahun sudah kepemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan dan pada September 2015 pasangan pemimpin itu ditimpa musibah bencana asap yang harus mereka tanggulangi.
Jika pada 2014 Jokowi hanya melihat "sisa-sisa" kebakaran hutan di Sungai Tohor, Riau, namun pada 2015 Presiden harus berjibaku turun langsung ke lapangan memantau upaya pemadaman karhutla.
Kebakaran hutan pada 2015 ini diperparah akibat adanya fenomena cuaca El Nino yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berlangsung pada Juni-November 2015.
Daerah yang mengalami paling banyak kebakaran hutan "berpindah" ke posisi yang lebih bawah di Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, sebaran titik api juga terdata menyebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi serta Papua.
Hingga pada Kamis (22/10), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.742 titik api di hutan, lahan gambut serta perkebunan.
Dari total tersebut sebanyak 744 lokasi berada di Provinsi Papua, 703 titik di Sumatra Selatan, 462 titik ada di Kalimantan Tengah, 290 titik api berada di Kalimantan Barat, 153 titik api ada di Kalimantan Timur.
Presiden saat kunjungannya di Desa Sakakajang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 24 September 2015 menekankan bahwa pembangunan sekat di kanal buatan pada lahan gambut berpotensi mencegah api merembet.
"Contoh saya masuk tadi, diam baru 5 menit saja langsung ada api, jadi dari bawah api keluar. Kuncinya ada di kanal," kata Jokowi.
Hasil Blusukan Asap
"Blusukan" atau masuk ke suatu tempat masih dilakukan orang nomor 1 di Indonesia itu di beberapa tempat kebakaran hutan.
Di saat orang lain mencari hotel ber-AC untuk tempat rapat, Jokowi menggelar rapat dadakan di dalam hutan yang telah terbakar saat kunjungannya di Kabupaten Pulang Pisau.
Rapat yang dilakukan bersama Menko Polkam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua BNPB Willem Rampangilei, Pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dan Bupati Pulang Pisang Edy Pratowo menghasilkan keputusan untuk pembangunan sekat kanal di lahan gambut yang belum terbakar.
Tidak hanya itu, Presiden juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap tempat yang sedang dipadamkan apinya oleh personel TNI di Sambung Liung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (23/9).
Jokowi melakukan inspeksi ulang di daerah itu pada sekitar pukul 15.00 WIB. Padahal pada pukul 11.00 WIB, Presiden beserta seluruh rombongan telah memeriksa tempat tersebut.
"Saya hanya memastikan apakah sudah dipadamkan atau cuma sekadar acara seremonial saja," jelas Jokowi.
Dengan mengacu pada upaya pencegahan karhutla di Desa Sungai Tohor, Presiden dengan tegas meminta pemerintah daerah dan aparat yang bertugas memadamkan api karhutla untuk membuat sekat kanal di lahan gambut yang terbakar.
Dengan demikian, aparat di lapangan tidak keliru membuat saluran kanal yang bisa berpotensi malah mengeringkan lahan gambut dan membuatnya mudah terbakar karena air yang mengalir ke sungai.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Dr. Haris Gunawan mengatakan sebagian besar gambut yang terbakar di Provinsi Riau diakibatkan oleh keringnya lahan di kawasan tersebut akibat pembuatan kanal oleh beberapa perusahaan.
"Pembuatan kanal oleh perusahaan dimaksudkan untuk mengeringkan air di lahan gambut sehingga mudah terbakar atau dibakar. Asap yang dihasilkan dari gambut pun lebih pekat karena biomassa yang terbakar kena air," katanya kepada Antara.
Haris menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melarang perusahaan membuat kanal pembuangan air dan membangun sekat di kanal-kanal yang ada saat ini.
Jika kanal dibangun, maka gambut akan mengalirkan air yang ada di dalamnya ke saluran sehingga lahan semakin kering.
"Oleh karena itu pembangunan sekat kanal diperlukan untuk mencegah aliran air keluar dari lahan gambut ke sungai maupun laut," ujar Haris.
Upaya itu terbukti ampuh mencegah kebakaran hutan seperti yang terjadi di Desa Sungai Tohor, dimana Presiden pernah melakukan seremoni penambatan papan pelepah sagu di sekat kanal yang ada di desa tersebut.
Masyarakat dapat melihat ada keberhasilan yang terjadi di Sungai Tohor dalam pencegahan kebakaran hutan melalui penyekatan kanal.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah titik api di Provinsi Riau jauh berkurang pada periode Januari-Mei 2015 dibanding periode yang sama tahun 2014.
Kementerian mendapat laporan bahwa pada 2015 hanya terdapat 1.893 hotspot di Riau dimana pada tahun sebelumnya terdapat 7.271 titik panas.
Data tersebut juga dibuktikan oleh pengamatan dari BNPB yang mengamati wilayah tersebut dari udara yang menemukan bahwa lahan gambut di wilayah yang dipasangi sekat kanal menjadi basah dan tidak terbakar.
Keberhasilan kecil itulah yang mungkin dapat menjadi capaian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada satu tahun kepemimpinannya di Indonesia.
Tentu keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya tergantung kepada pemerintah pusat saja, melainkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat diperlukan.
Hal yang lebih penting lagi adalah kearifan lokal yang harus dijaga sehingga masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuka kanal yang bertujuan mengeringkan lahan gambut.
Kendati masalah bencana asap masih belum tertangani hingga detik ini, namun dengan upaya penyekatan kanal lahan gambut diharapkan dapat memperkecil ruang gerak api di provinsi lain pada masa yang akan datang.
"Pembangunan (sekat) kanal yang diinisiasi oleh masyarakat sangat bagus dan harus dipermanenkan. Yang paling baik memang diberikan kepada masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Yang dikelola oleh masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem tetapi jika diberikan kepada perusahaan akan menjadi monokultur seperti akasia dan kelapa sawit," ujar Jokowi di Desa Sungai Tohor.
