Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045.
Indonesia sudah banyak diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional, salah satunya IMF (International Monetary Fund) yang memproyeksikan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat (pada 2045) setelah AS, China, dan India, ucapnya dalam acara Pelatihan Kader Kebangsaan Angkatan II, Jakarta, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Senin.
Teten memaparkan empat syarat yang harus dipenuhi menuju Indonesia 100 tahun pada 2045 agar menjadi negara maju. Pertama ialah pendapatan per kapita harus sebesar 12 ribu dolar per AS.
Kedua, peralihan dari pertanian ke manufaktur dengan langkah hilirisasi industri. Di dalamnya, lanjut Teten, mencakup pengembangan substitusi impor dan berorientasi ekspor sehingga industrialisasi di tanah air lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit.
Ketiga, Human Development Index (HDI) Indonesia wajib terus meningkat. Mulai dari meningkatkan kualitas jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, dan Kartu Indonesia Sehat, dan mengembangkan pendidikan vokasi.
Adapun syarat terakhir adalah adanya kemudahan dalam berusaha (berbisnis) yang disebut telah terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Kondisi terkini, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18 persen, ketersediaan lapangan kerja 97 persen yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98 persen diantaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal. Ini semua yang akan kita ubah," kata dia.
Upaya meningkatkan jumlah wirausaha didukung Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target rasio kewirausahaan 3,95 persen di tahun 2024.
Di samping itu, pemerintah dinyatakan berkomitmen menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan transformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, transformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta transformasi ke rantai nilai global.
Pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional dengan sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.
Selain lahan, katanya, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar.
Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20 persen, dan akan menjadi 30 persen pada 2024 mendatang. Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen, kita akan ke arah sana," ujar Teten,
Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital dengan target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
Tak hanya itu, usaha besar turut didorong guna bermitra dengan UMKM sebagaimana di Jepang dan Korea Selatan yang suku cadangan industri otomotif dan elektroniknya dipasok UMKM.
Untuk pemasaran produk UMKM, sebut dia, sebesar 40 persen belanja APBN dan APBD harus membeli produk dalam negeri (UMKM). "Kita harus bangga dengan produk buatan sendiri," kata Menkop.
