Dirjen HAM: PT Timah pionir laksanakan HAM di BUMN Indonesia

Pangkalpinang (ANTARA) - Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dr Mualimin Abdi SH.MH mengatakan PT Timah Tbk menjadi pionir dalam melaksanakan kebijakan HAM di lingkungan perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negera (BUMN) di Indonesia.

"Kami bangga dan senang PT Timah Tbk sebagai BUMN telah memiliki kebijakan HAM," kata Mualimin Abdi saat menyaksikan peluncuran Human Rights Policy PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Human Rights Policy ini merupakan salah satu cara untuk membangun budaya kerja perusahaan yang produktif, efektif, dan sinergis di bidang hak asasi manusia dan menjadikan perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara bisnis.

Selain itu, Human Rights Policy ini juga merupakan tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM tertuang di dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rightsi (UNGPs).

"Banyak negara-negara maju mensyaratkan ekonomi berbasis HAM dengan mulai menerapkan kebijakan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan pada suatu perusahaan," katanya.

Menurut dia Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung adopsi UNGPs oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi 17 April hingga 16 Juni 2011. Artinya, negara dan korporasi harus berkolaborasi dalam mewujudkan pemajuan HAM ada bagi setiap orang.

"Perusahaan kelas dunia tentunya menyadari penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu syarat menjamin keberlanjutan bisnis perusahaan tersebut," katanya.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM mendorong perusahaan BUMN untuk mulai dan langkah PT Timah Tbk yang telah meluncurkan Human Rights Policy sebagai landasan bagi perusahan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.  

"Saya berharap agar Human Rights Policy yang telah disusun oleh PT Timah Tbk dapat diaplikasikan dengan baik dan membawa penghormatan HAM serta keberlanjutan dalam bisnis perusahaan dan bisa mendorong BUMN lainnya untuk bisa menerapkan kebijakan HAM," katanya.