Muhammadiyah dituntut mampu membaca tanda-tanda zaman

Semarang (ANTARA) - Muhammadiyah pada tanggal 18--20 November 2022 bakal menggelar Muktamar Ke-48 di Surakarta, Jawa Tengah. Muktamar ini seharusnya digelar pada tahun 2020 namun karena pagebluk COVID-19, akhirnya dimundurkan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah dinilai sukses mengelola tiga bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan umat, yakni  pendidikan, kesehatan, dan penyantunan. Belakangan ini juga terlibat aktif dalam penanggulangan bencana melalui organisasi yang dibentuknya.

Ribuan lembaga pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi tersebar di berbagai kota dan pelosok, termasuk di daerah dengan penduduk mayoritas non-muslim. Sekitar 800 pesantren juga dikelola oleh ormas ini.

Begitu pula ratusan amal usaha mulai dari klinik hingga rumah sakit. Panti asuhan, panti wreda, atau lembaga penyantunan juga dikelola oleh persyarikatan yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta. Bahkan lembaga pendidikannya sudah membuka cabang di luar negeri, terakhir di Australia.

Mengikuti perkembangan zaman, belakangan ini Muhammadiyah juga agresif mendirikan jaringan toko ritel hingga badan perkreditan rakyat syariah di berbagai daerah.

Sebenarnya tiga amal usaha yang dikelola Muhammadiyah, juga NU dan ormas lainnya, merupakan ladang garapan yang menjadi tanggung jawab negara. Namun, negara dengan populasi mencapai 276 juta jiwa yang tersebar di berbagai pulau itu, tetap membutuhkan peran serta organisasi nonpemerintah.

Dengan sistem pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainnya, tentu ingin memberi sentuhan karakter khas sesuai dengan misi yang diemban masing-masing organisasi.

Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah memang bertujuan untuk mengangkat harkat masyarakat, yang kala itu disesaki kemelaratan, kebodohan, hingga keterbelakangan. Selama masa pra-Kemerdekaan, pada awal Kemerdekaan, hingga Reformasi, melalui kader-kadernya, ormas Islam ini juga telah menunjukkan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara.

Jika melihat apa yang sudah dicapai ormas yang kini dinakhodai Haedar Nashir, memang sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberadaan amal-amal usahanya juga bisa melengkapi dari apa yang sudah dikerjakan pemerintah.

Di balik keberhasilan mengembangkan tiga amal usaha itu justru ada yang menilai sebagai titik awal kejumudan untuk mencari ladang perjuangan baru akibat terjebak rutinitas mengurus amal usaha yang asetnya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Kaum profesional di persyarikatan ini yang memiliki kemampuan mengurus amal usaha pendidikan, kesehatan, dan santunan sosial lebih dari cukup dan berjalan berkesinambungan. Jadi, saatnya ormas dengan tagline Berkemajuan ini mengembangkan pemikiran-pemikiran progresif untuk melanjutkan bangunan peradaban umat yang lebih mencerahkan semesta.

Pemikiran-pemikiran Islam yang dikembangkan bukan saja harus kompatibel dengan kondisi bangsa Indonesia, melainkan relevan untuk menjawab persoalan-persoalan universal, misalnya, perubahan iklim, lingkungan, krisis energi dan pangan, HAM, korupsi, ketimpangan, kesetaraan gender, hingga kesetaraan setiap bangsa dalam tatanan politik global.

Seabad lebih setelah Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan ini, dunia memang berubah sedemikian cepat dan disruptif. Setiap manusia di jagat ini merasakan derasnya perubahan namun tidak sedikit yang tergagap membaca arah zaman.

Layaknya organisme, Muhammadiyah pun dituntut mampu membaca tanda-tanda zaman, yang perubahannya bersifat eksponensial, melompat, dan berlipat kecepatannya. Ketidakmampuan membaca dinamika zaman dan beradaptasi sekaligus mengarungi di dalam arus deras perubahan, secara evolutif bisa membuat organisme musnah.

Elite Muhammadiyah tentu membaca tanda-tanda tersebut. Respons awal yaitu melekatkan slogan Berkemajuan pada ormas itu. Berkemajuan bermakna Muhammadiyah yang maju dengan dinamis, mandiri, produktif, dan proaktif sesuai prinsip dan kepribadiannya sebagai gerakan Islam bermisi dakwah dan tajdid.

Mitsuo Nakamura, antropolog yang intens meneliti Muhammadiyah, mengingatkan pentingnya ormas ini menjaga pemikiran independen guna menjawab tantangan besar setelah melewati seabad lebih usianya. Perlu pemikiran dan energi besar untuk menjawab tantangan zaman.

Setelah memberikan kontribusi penting pada tiga sektor utama serta menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Muhammadiyah yang memasuki abad kedua perjuangannya, dituntut memberikan sumbangsih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Cendekiawan Muhammadiyah Amin Abdullah menekankan pentingnya melakukan tajdid atau pembaruan pemikiran di internal persyarikatan ini karena ia melihat sekarang ini mutu pemikiran alumni universitas perlu ditingkatkan.

Muhammadiyah yang dalam perjalanan sejarahnya kental dengan spirit tajdid tidak boleh terlena atau malah asyik hanya menggarap tiga sektor; pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Para pemikir di ormas ini sudah selayaknya merumuskan pemikiran-pemikiran baru dan autentik sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penerimaan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila sebagai darul ahdi wasy-syahadah atau negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati, harus diterjemahkan dalam tataran praksis yang memperkuat NKRI dan menjadi bagian dari membangun peradaban dunia.

Etalase besar

Muhammadiyah yang memberi ruang lebar pemikiran-pemikiran baru, meminjam rekomendasi Amin Abdullah, bisa mengambil spirit puritanisme sebagai peneguhan sikap toleransi nol terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, segala harta yang diperoleh seseorang harus steril dari anasir korupsi.

Praktik korupsi di segala lini pada bangsa ini masih menjadi penyakit berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim yang seharusnya menjadi alat penting mengikis habis praktik korupsi, sebagian aparatnya malah menjadi pelaku.

Muhammadiyah yang memiliki puluhan juta kader dan simpatisan serta belasan ribu amal usaha bisa menjadi etalase besar bangsa ini bagaimana seharusnya nilai-nilai keimanan dan keislaman menjadi panduan untuk menolak segala bentuk rasuah dan sesuatu yang bukan haknya.

Sumbangsih pemikiran Muhammadiyah juga masih terus ditunggu dalam menguatkan fondasi dan bangunan bangsa yang beragam bernama Indonesia. Keberagamaan umat harus kian mendekatkan dengan pemeluk agama lainnya karena irisan kesamaan masing-masing agama sungguh sangat besar dibandingkan dengan perbedaannya.

Kemampuan merawat keberagaman sebuah bangsa seperti Indonesia menjadi modal penting dalam menatap masa depan bangsa.

Bangsa Indonesia layak menunggu pemikiran-pemikiran baru, relevan, dan kontekstual yang akan dihasilkan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada November 2022.