"Saat ini, BBM jenis solar di Babel semakin langka dan pembelian dijatah atau dibatasi seiring meningkatnya konsumsi BBM sektor penambangan bijih timah,"Pangkalpinang (Antara Babel) - Pengamat Hukum di Provinsi Bangka Belitung (Babel), M Adystia Sunggara, menyatakan kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diharapkan jangan memicu polemik baru di masyarakat.
"Pemerintah harus tegas dan merealisasikan kebijakan kenaikan harga BBM, agar tidak menjadi permasalahan baru, misalnya, terjadi kelangkaan BBM, kenaikan harga sembako dan lainnya di masyarakat," kata Pimpinan Babe Lawyer Club, M Adystia Sunggara di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, ketika pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan,
setidaknya kebijakan tersebut untuk segera direalisasikan, apakah dampak nantinya seperti apa dan dampaknya itu yang harus disikapi, tetapi jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan tentu akan menimbulkan polemik dan masalah ekonomi di masyarakat.
"Saat ini, banyak orang mau coba-coba memperoleh keuntungan dengan mengerit atau membeli BBM dalam jumlah banyak untuk ditimbun," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi penimbunan BBM ini, aparat kepolisian harus bersinergi dengan kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan masyarakat, misalnya, orang tertentu membeli BBM untuk ditimbun sehingga BBM di SPBU sulit diperoleh.
Selain itu, terjadi antrean kendaraan di SPBU semakin panjang dan sulit diperoleh karena stok BBM dipengisian BBM tersebut cepat habis.
"Saat ini, BBM jenis solar di Babel semakin langka dan pembelian dijatah atau dibatasi seiring meningkatnya konsumsi BBM sektor penambangan bijih timah," ujarnya.
Menurut dia, pembatasan pembelian BBM ini, bukan solusi karena orang bebas membeli BBM dalam jumlah banyak selama peruntukannya untuk pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali kepada orang lain.
Misalnya, salah satu SPBU di Kabupaten Bangka penjualan BBM dibatasi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, seiring menurunnya produksi tambang rakyat yang berdampak langsung menurunnya daya beli masyarakat.
"Dinamika yang terjadi di SPBU sekarang, hampir seluruh SPBU dipelosok wilayah Indonesia, banyak orang mengantri untuk mendapatkan BBM karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas," ujarnya.
Ia mengatakan, sebelum ada rencana kenaikan BBM untuk kendaraan roda empat berplat hitam jarang terjadi antrian panjang di SPBU, namun semenjak adanya wacana pemerintah menaikan BBM hampir seluruh SPBU diwarnai antrian panjang, kemacetan dan lainnya yang merugikan masyarakat.
"Kami berharap pemerintah untuk segera memutuskan, apakah BBM ini dinaikan atau tidak, jika kenaikan BBM ini diberlakukan, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana, pengawasan yang optimal agar kebijakan ini mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat kecil," ujarnya.
Pewarta: pewarta: aprionisUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
