Pembangunan IKN mengusung konsep Kota Hutan dan Kota Cerdas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas (smart city).

Untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, saat ini sedang dibangun Embung Persemaian Mentawir yang akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon guna pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN, ucapnya.

Suharso menyampaikan hal itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN yang dikutip dari akun instagram @suharsomonoarfa, Jakarta, Jumat.

Embung Persemaian Mentawir diketahui memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik dengan progres fisik pembangunan hingga 12 Januari 2023 sudah mencapai 98,04 persen.

Proyek ini dilakukan sejak 24 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022.

Baca juga: Presiden Joko Widodo menikmati suasana pagi di IKN

Selain mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city) yang telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung masyarakat, serta siap menghadapi masa depan.

Komponen kota cerdas di IKN berupaya mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan, ungkap Suharso.

Dia juga menyampaikan rencana pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, serta mekanisme pemindahan 16.990 personil dari masing-masing institusi tersebut yang akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

ASN, TNI, dan Polri disebut bakal pula diberikan tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap ASN.

Dalam proses pemindahan, ujarnya, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah, tetapi juga akan menanggung pasangan ASN, dua orang anak, dan satu orang asisten rumah tangga.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN.

Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan (Kalimantan Timur), kata Menteri Bappenas.